Reporter : M. Ardiansyah Rahman
KENDARI – Mahyudin yang merupakan salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih berstatus aktif tidak dibayarkan gajinya selama 10 bulan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara mengatakan pihaknya telah mengklarifikasi permasalahan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami sudah mengklarifikasi kepada pihak pusat,” katanya saat ditemui MEDIAKENDARI.com saat ditemui di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Selasa (8/10/2019).
Gusli membenarkan pemberhentian gaji karena adanya laporan dugaan Surat Keputusan pengakatan PNS yang dimiliki oleh Mahyudin yang dilaporkan ke BKN di Jakarta. Saat ini Pemerintah Konawe sementara menunggu hasil dari BKN untuk diaktifkan kembali gaji Mahyudin.
BACA JUGA :
- Kapolda Sultra Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Teguhkan Semangat Persatuan dan Perdamaian
- Kasus Penipuan Online di Sultra Tembus 943 Perkara, Facebook Jadi Modus dan Media yang Paling Dominan
- Berhasil Kurangi Pengangguran, Lima Daerah di Sultra Raih Penghargaan dari Kemendagri
“Itu domain pusat, bukan Pemkab Konawe yang memberhentikan gajinya,” ucapnya
“Kita tinggal tunggu dari pusat bahwa pihak terkait untuk dapat diaktifkan kembali,”katanya.
Untuk diketahui Mahyudin tercatat menjadi PNS melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan sejak 2015 lalu.
