BREAKING NEWSHEADLINE NEWSHUKUM & KRIMINALKEJAKSAANNASIONALNEWSPEMERINTAHANPERISTIWAPERTAMBANGANPOLDA SULTRAPROV SULTRASULTRA

GERAK Sultra Soroti Tambang Nikel: Hutan Lindung Jangan Jadi Korban, Tambang Pasir Saja Rusak DAS

×

GERAK Sultra Soroti Tambang Nikel: Hutan Lindung Jangan Jadi Korban, Tambang Pasir Saja Rusak DAS

Sebarkan artikel ini

GERAK Sultra Soroti Tambang Nikel: Hutan Lindung Jangan Jadi Korban, Tambang Pasir Saja Rusak DAS

KENDARI, Mediakendari.com – Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (GERAK Sultra) menyoroti aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi memberikan tekanan serius terhadap lingkungan, khususnya kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS).

Ketua GERAK Sultra Wiwin Saputra menilai pengawasan terhadap kegiatan pertambangan harus diperketat, terutama apabila aktivitas pertambangan berada di sekitar kawasan hutan maupun wilayah yang memiliki fungsi penting bagi tata air.

“Namanya tambang nikel, jangan sampai kawasan hutan lindung yang menjadi korban. Tambang pasir saja bisa merusak DAS, apalagi aktivitas pertambangan nikel dengan skala yang jauh lebih besar,” ujar Wiwin kepada Mediakendari.com, Selasa (15/9).

Menurut GERAK Sultra, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan tidak boleh hanya dilihat dari luas lahan yang dibuka. Dampaknya juga harus dilihat dari perubahan bentang alam, sedimentasi, kualitas air, hingga potensi gangguan terhadap masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya.

GERAK Sultra juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan pemerintah dan aparat terkait terhadap aktivitas pertambangan yang berpotensi bersinggungan dengan kawasan hutan.

“Kalau tambang pasir saja sudah bisa berdampak terhadap DAS, maka pengawasan terhadap tambang nikel harus lebih ketat. Jangan sampai kerusakan baru ditangani setelah dampaknya dirasakan masyarakat,” tegasnya.

GERAK Sultra mengatakan instansi terkait tidak hanya mengandalkan dokumen administratif, tetapi turun langsung melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai perizinan dan ketentuan perlindungan lingkungan.

Gerak Sultra mendorong aparat penegak hukum menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran, termasuk jika terdapat dugaan aktivitas pertambangan di kawasan yang seharusnya dilindungi.

“Jangan sampai persoalan lingkungan dianggap sepele. Hutan dan DAS adalah kepentingan masyarakat luas. Kalau rusak, yang menanggung akibatnya bukan hanya perusahaan, tetapi masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Jafrun.