KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dibawah komando Gubernur, H Ali Mazi, SH mendukung rencana pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 mendatang.
Dukungan tersebut disampaikan Ali Mazi saat menghadiri rapat GTRA yang digelar Kementerian ATR/BPN mengenai sinkronisasi Tata Ruang, Izin, Kawasan Hutan, dan Hak Atas Tanah di ruang Rapat Loka Jenggala, Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Jum’at 11 Februari 2022.
Ali Mazi mengatakan GTRA Summit 2022 sangat memiliki keterkaitan dengan Presidensi Indonesia G20 karena Presiden Joko Widodo dalam arahannya meginginkan sesuatu yang berbentuk realistis, bukan hanya yang bersifat rancangan.
Baca Juga : Telkomsel Perkuat Sinergi Bersama Mitra Modern Channel
“Memang perlu bagaimana membuat rencana aksi, kemudian bagaimana untuk sesudah GTRA Summit agar Sulawesi Tenggara ini menjadi contoh gerak awal untuk menyelesaikan permasalahan yang lain. Ini menjadi momen yang tepat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000,” kata Ali Mazi.
“Kita ingin memberi contoh dalam rangka sustainability dan inclusivity seperti apa. Seperti pemberian sertipikat tanah, penyelesaian ketidaksesuaian perizinan ini salah satu bentuk nyata dalam rangka meningkatkan investasi dan tidak merugikan masyarakat di sana,” lanjut Ali Mazi.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengungkapkan rencananya GTRA Summit 2022 akan dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, Sultra.
Ia berharap dapat menemukan solusi konkret dari persoalan tumpang tindih perizinan. Solusi yang nanti ditemukan dapat secara generik diimplementasikan pendekatan penyelesaian permasalahannya ke seluruh wilayah di Indonesia, khususnya yang memiliki permasalahan serupa dengan Sultra.
“Barangkali kalau nanti pada saat GTRA Summit 2022 bisa dipresentasikan soal apa hasil PITTI (Peta Indikatif Tumpang Tindih, red) di Sulawesi Tenggara, karena hasilnya mencakup beberapa persoalan, mulai dari kehutanan, tambang, tata ruang, dan diharapkan ada semacam solusi yang sudah dihasilkan sehingga akan sangat menarik, akan jadi milestone yang berharga buat kita semua,” kata Surya Tjandra.
Baca Juga : Simulasi USBK di Kendari Gunakan Handphone Terkendala Hal ini
“Kalau memang kasus pengalaman Sulawesi Tenggara bisa lebih diperluas, artinya bisa secara generik dipakai pendekatannya. Kami mohon masukan apa yang bisa dikerjakan dari proses ini pada pasca GTRA Summit, khususnya untuk bereskan tumpang tindih ini lebih sistematik dan rapi,” sambung Surya.
Ia mengusulkan pembentukan forum diskusi yang sifatnya terbuka untuk umum sebagai upaya dalam mencari solusi yang konkret pada permasalahan tersebut dan juga pematangan materi yang mencakup isu Sinkronisasi Tata Ruang, Izin, Kawasan Hutan, dan Hak Atas Tanah.
“Kalau memungkinkan dari Kemenko sendiri ingin bikin serial diskusi pendahuluan yang lebih publik, seperti webinar #RoadtoWakatobi, sifatnya sosialisasi dan dihadiri seluruh unsur, termasuk jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia, Civil Society Organization (CSO), dan semua kementerian/lembaga terkait, kalau mungkin memang dirasakan bermanfaat itu akan sangat bagus,” ujar Surya Tjandra.
Ia menjelaskan fokus dalam GTRA Summit 2022 juga memiliki keterkaitan dengan Presidensi Indonesia G20 yang tengah berlangsung mulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di Bali pada November 2022 mendatang. Presidensi Indonesia G20 membahas berbagai isu vital, salah satunya adalah isu pemulihan ekonomi pasca dampak dari pandemi Covid-19.
Baca Juga : Istri Bupati Jeneponto Dapat Kejutan di Kediaman Bupati Konawe
Keterkaitan antara GTRA Summit 2022 dengan Presidensi Indonesia G20 adalah secara khusus menaruh fokus pada sustainability dan inclusivity dalam rangka pemulihan ekonomi. “Jadi kita kaitkan kerja kita dengan G20, dan rasanya ini memiliki dampak ke level pusat karena kita bicara soal masyarakat adat,” tutur Surya Tjandra.
Hal senada diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo terkait output dari pelaksanaan GTRA Summit 2022.
“Ada baiknya pada pelaksanaan GTRA Summit, Pemerintah Provinsi Sultra bisa memberikan tindak lanjut untuk penyelesaian terkait dengan ketidaksesuaian ataupun PITTI yang sudah kita keluarkan. Untuk itu, kami merencanakan ke Kendari untuk mulai menyusun rencana aksi dalam penyusunan PITTI tersebut,” kata Wahyu Utomo.
Penulis : Sardin.D
Editor : Ardilan
