Reporter: Rahmat R
Editor: La Ode Adnan Irham
JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi terpilih sebagai Ketua Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan, Senin (25/11/2019) di Hotel Borobudur.
Ali Mazi terpilih sebagai Ketua BKS tepat pada hari ulang tahunnya yang ke 58 yang lahir 25 November 1961 di Pulau Buton.
Sebelumnya, perayaan ulang tahun orang nomor satu di Sultra dilakukan di Rujab Gubernur, Minggu malam tepat pergantian dari 24 November sampai 25 November 2019.
Gubernur Sultra, Ali Mazi dalam rilisnya mengatakan Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan adalah organisasi yang memperjuangkan agar Provinsi Kepulauan mendapat porsi Dana Alokasi Khusus (DAU) yang lebih besar.
Alasannya karena mempertimbangkan luas wilayah laut. Apalagi selama ini indikator penilaian DAU hanya dihitung berdasarkan luas daratan, sedangkan luas laut atau kepulauan tidak dihitung.
“Dalam waktu dekat akan menyusun Pengurus Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSPK) dan akan beraudeins dengan Presiden, MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI dan Menteri Keuangan,” katanya.
Baca Juga :
- Nur Alam Gelar Buka Puasa Bersama Santri dan Anak Yatim di Masjid Al Alam Kendari
- Polemik Dugaan Tambang Nikel Ilegal di Konut, Status Hukum Anton Timbang Jadi Sorotan
- Siswa SIP Angkatan 55 Polda Sultra Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Al-Ikhlas Baruga
- Kapolda Sultra Salurkan Zakat Fitrah kepada 159 Penerima Jelang Idulfitri
- Kapolda Sultra Pantau Puncak Arus Mudik di Pelabuhan Amolengo dan Torobulu
- Indomie Berangkatkan 11.300 Pemudik Mitra Warmindo Lewat Program Mudik Bersama 2026
Ditambahkan Kepala Bagian (Kabag) Protokol, Laode M Rickhzal Putra, pemilihan itu dilakukan aklamasi oleh anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan di Indonesia.
“Sebelumnya, jabatan ini dijabat oleh Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto. Alhamdulillah sekarang dipimpin oleh Gubernur Sultra Ali Mazi untuk lima tahun ke depan,” tandas Alumni STPDN 2009 ini.
Untuk diketahui, anggota BKS Provinsi Kepulauan ini adalah Provinsi Kepulauan Riau , Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara , Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Utara serta Provinsi Sulawesi Tenggara. (B)
