Reporter : Ardiansyah
Editor : Taya
KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menghentikan aktivitas PT. Pelabuhan Muara Sampara (PMS) untuk usaha pengerukan atau reklamasi terminal khusus pada Kamis (20/6/2019) lalu.
Penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT. PMS yang beroperasi di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe ini sebagaimana yang dimaksud dalam penerapan sanksi administrasi berupa penghentian sementara dalam kegiatan pelaksanaan dalam pengerukan dan reklamasi di duga tidak memiliki izin lingkungan.
Baca Juga:
- Terkait Izin Penggunaan Ruas Jalan? Pelaksanaan Road Race KCR 2 di Konawe Disorot
- Konsorsium NGO di Konawe Minta Kejati Sultra Periksa 8 Proyek Diduga Bermasalah
- Kepemimpinan Yusran-Syamsul Ibrahim Dinilai Gagal, Konsorsium Aktivis dan NGO Konawe Desak DPRD Periksa 8 Proyek Bermasalah
- 69 Casis Bintara Polri Masuk SPN Polda Sultra, Ka SPN : Bertahan Demi Menjadi Bhayangkara Sejati
- Guru Besar Hukum Prof Juanda: Penetapan Tersangka FA Tanpa Pemeriksaan Calon Tersangka Tetap Sah Secara Hukum
- Usai Live Program Jaksa Menjawab, Komisaris MEK TV Berikan Sertifikat Penghargaan ke Jaksa Kejari Muna
Dari pemenuhan kewajiban untuk membuat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sesuai pasal 22 ayat 1 dan pasal 36 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup.
Surat teguran yang dikirim dan ditandatangani Gubernur Sultra, Ali Mazi ini jika tidak diindahkan sesuai sanksi administrasi, akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 114 undang-undang nomor 32 tahun 2009. Setiap penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Saat dikonfirmasi kepada Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan akan menurunkan pengawas dari tim pertambangan.
“Kami akan menggunakan aturan itu, dan akan menurunkan tim pengawas pertambangan,” tegasnya, Senin (7/10/2019).
