KOLAKA – Himpunan mahasiswa Islam (HMI) cabang Kolaka dan mahasiswa universitas sembilanbelas November Kolaka mengelar aksi demonstrasi di kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Kolaka
Ketua HMI Kolaka, Munawir saat orasi di depan kantor DPRD Kolaka Senin, 11 April 2022 mengatakan bahwa aksi yang dilakukan saat ini merupakan aksi secara serentak dilakukan beberapa wilayah dan daerah
“Tuntutan kami hari ini sama dengan tuntutan para badan eksekutif mahasiswa (BEM) seluruh indonesia dan masyarakat lainnya yang mengelar aksi di daerah masing-masing. Kami para ketua-ketua yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan masyarakat menuntut untuk menolak penundaan pemilu 2024 dan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga sembako (minyak goreng),” ungkap Munawir.
Baca Juga : FGH Konawe Tanggapi Isu Dugaan Pungli Pemberkasan Guru P3K
Masa aksi yang jumlahnya ratusan itu sempat terjadi saling dorong di depan pagar kantor DPRD Kolaka dengan petugas keamanan karena para demonstran tidak diperbolehkan masuk. Namun tetap demonstran tersebut memaksa masuk dan berhasil menerobosnya
Kemudian para ketua kelompok Cipayung dan lembaga BEM USN Kolaka memberi tenggang waktu satu minggu jika tidak ada tanggapan atau respon serta solusi dari pemerintah daerah kolaka terkait tuntutan kami itu,maka kami akan turun kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi dan akan menutup kantor DPRD Kolaka, tambahnya
Sementara itu, saat dikonfirmasi Ketua DPRD Kolaka, Syaifullah Halik yang menerima massa aksi demonstran. Namun handphone ketua DPRD aktif tapi tidak diangkat.
Walaupun tidak ada tanggapan namun para massa aksi demonstran dan DPRD kolaka telah membuat surat terkait tuntutan mereka untuk di kirimkan ke presiden republik indonesia bapak Ir. Jokowi,dan berikut isi suratnya
Dalam surat itu dengan nomor : 170/195/2022 yang sifatnya penting, dengan perihal penyampaian, tertanggal 11/04/2022 ditujukan kepada Yth : presiden republik Indonesia di Jakarta
Adapun isi surat tersebut adalah
1. Menolak kenaikan harga BBM dan LPG
2. Mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan harga sembako
3. Menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 (tiga) periode
4. Menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), surat tersebut ditandatangani oleh ketua DPRD Kolaka, Syaifullah Halik.
Penulis : Pendi
