Reporter : Mumu
Editor : Kang Upi
WANGGUDU – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), dibuat pusing oleh sikap cuek para kepala desa di daerah itu.
Baca Juga :
- Kanwil Kemenkumham Sultra Helat Deklarasi Kinerja dan Rapat Evaluasi 2021
- Gubernur Sultra Puji Kinerja Kadis Kominfo
- Wagub Sultra Sebut Sistem Pengawasan Ibarat Sistem Imun
- Peringatan SP Tingkat Sultra Dirangkaikan Pelepasan Pertukaran Pemuda Antar Negara
- Ketua AMPI Sultra : Daya Saing Pemuda Sultra harus Terus Ditingkatkan
- Gubernur Minta Mahasiswa Sultra di Yogyakarta Tingkatkan Komunikasi dengan Pemda
Pasalnya, meskipun instansi tersebut telah melayangkan surat yang berisi permintaan data aset di desa namun sayangnya hingga saat ini permintaan itu belum mendapat respon positif.
Hal itu pun membuat geram Kepala Bidang Aset BPKAD Konut Ruri Kurniawan. Kata Ruri, pihaknya meminta data aset ke Pemerintah Desa mulai dari kendaraan dinas jenis motor, kantor desa, serta tanah desa yang kesemuanya diadakan menggunakan anggaran kabupaten.
“Tanggapan dari kepala desa itu masih sangat kurang. Yang ada baru data kendaraan dinas, itu pun cuman sebagian,” ujar Ruri, Selasa (26/3/2019).
Padahal, lanjut Ruri, permintaan pelaporan ini memiliki tujuan positif, agar keberadaan aset itu dapat dihibahkan menjadi hak milik pemerintah desa bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten.
“Tidak ada itu motor dinas yang dibayar pajaknya sama kepala desa, karena itu milik Pemda. Makanya kita mau serahkan aset itu dari milik Pemkab ke pemerintah desa, supaya Kepala Desa bisa bayar bajaknya. Sudah banyak pengadaan Pemda dari tahun ke tahun misalnya rehap kantor, kan ada yg dibangun bagian pembangunan. Itu yang kita minta datanya supaya bisa dihibahkan,” katanya.
Baca Juga :
- Pererat Silaturahmi, Majelis Taklim Desa Tapunggaya Peringati Maulid 1443 H
- Bupati Konut Kejar dan Marahi ASN Yang tidak Gunakan Masker
- PWI Konut Resmi Terbentuk, HPN di Sultra Siap Disukseskan
- Lantik Pejabat Eselon II dan III, Bupati Konawe Utara : Terus Inovasi
- Tim URC Konut Serahkan Bantuan PPKM di Empat Kecamatan
- Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Ikut Pembekalan Kepemimpinan Dalam Negeri
Ruri menambahkan, rencana penghibahan aset tersebut telah dikonsultasikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra. Dengan tujuan setiap tahun jika ada pemeriksaan para Kepala Desa dapat melaporkan langsung selaku pengguna aset.
“Setiap tahun pemeriksaan BPK ditanya soal ini itu kan mending diserahkan ke pemerintah desa supaya kades yang mempertanggungjawabkan. Kalau sudah ada datanya itu tinggal menyurat ke Sekda agar aset itu di hibahkan,” tutupnya. (A)
