Reporter : Ardilan
Editor : Taya
BAUBAU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan pemeriksaan kepada mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Baubau, Sadidi.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Baubau, Gasper A. Kase mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan kepada Sadidi sebagai saksi dugaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wameo yang diduga tidak terserap dan masuk ke kas daerah.
Gasper mengungkapkan, pihaknya sebenarnya ingin melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan retribusi TPI Wameo tersebut sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) berlangsung. Namun untuk menjaga situasi kondusif pihaknya sempat melakukan penundaan pemeriksaan.
“Ini sudah masuk tahap penyidikan. Sebenarnya sudah lebih enam bulan tapi karena itu hari Pemilu. Jadi nanti setelah Pemilu baru kita lakukan. Pemanggilan ini baru bersifat sebagai saksi,” ucap Gasper kepada sejumlah wartawan saat dikonfirmasi di kantor Kejari Baubau, Rabu (17/7/2019).
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Baubau, La Ode Rubiani menerangkan, pemeriksaan Sadidi karena adanya penerimaan retribusi TPI Wameo yang diduga tidak masuk ke kas daerah.
BACA JUGA :
- GERAK SULTRA Apresiasi Rencana Kejati Sultra Cek dan Verifikasi Tambang Nikel di Pulau-Pulau, Termasuk Pasca Tambang Milik Istri Gubernur Sultra ASR Juga
- Kejati Sultra Soroti Tambang Pulau Pulau, Sugeng: Kita Cek dan Verifikasi
- Gubernur Sultra Tantang Penegak Hukum (Satgas PKH) Periksa Istrinya Terkait PT TMS yang Menambang Nikel di Hutan Lindung Pulau Kabaena
- Kejati Sultra Gelar Pangan Murah, Sembako Dijual Harga Terjangkau di Eks MTQ Kendari
- Mahasiswa UHO Kembangkan KOHALOCK, Transformasikan Budaya Kohanu untuk Cegah Korupsi Dana Desa
Menurut kajian pihaknya, dia menyebut ada sekitar Rp. 300 juta kerugian negara dari hasil retribusi TPI Wameo yang sudah diterima, namun tidak masuk kas daerah. Hal itulah yang menjadi penyebab pihaknya melakukan penyidikan.
“Dari DKP, kepala dinas dan bendaharanya yang sudah kami periksa. Pengelolaan disana itu (TPI Wameo) dibilang liar juga tidak, tapi setengah liar. Tapi yang paling nampak itu tidak ada pembukuan (laporan keuangan, red),” ujarnya.
Meski begitu, Rubiani mengaku saat ini pihaknya belum bisa menentukan siapa yang bakal menjadi tersangka kelak. Kata dia, saat ini pihaknya sedang fokus penyidikan untuk menggali fakta dan mengumpulkan bukti.
“Dari fakta yang ditemukan akan mengarah kepada siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Sadidi melalui kuasa hukumnya, Moh. Nur Muharam Jaya membenarkan jika Sadidi diperiksa sebagai saksi oleh Jaksa.
Kata Nur Muharam Jaya, ada beberapa persoalan yang ditanyakan Jaksa kepada kliennya. Dia membeberkan, pemeriksaan terhadap Sadidi masih akan berlanjut pekan depan.
“Tadi ada beberapa soal tapi kemungkinan akan dilanjutkan Selasa depan. Ini pemanggilan kedua. Yang pertama dihadiri. Dugaannya soal pendapatan asli daerah (PAD). Persoalan kolostories pada bidang-bidang TPI. Waktu persoalan ini muncul beliau (Sadidi) masih plt. Ini kasus tahun 2017,” pungkasnya.(a)
