Ketua Pokdarkamtibmas Sultra Rusmin Abdul Gani Soroti Polemik Ridwan Bae vs Gubernur ASR, Kondusivitas Sultra Jadi Taruhan
KENDARI, Mediakendari.com – Perbedaan pandangan antara Anggota DPR RI Ridwan Bae dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR) yang berujung pada aksi massa di Kantor Dinas Pariwisata Sultra menjadi perhatian serius.
Polemik bermula saat Ridwan Bae dalam reses di Kabupaten Buton Tengah (19/10) meminta Gubernur ASR lebih aktif turun lapangan menyerap aspirasi masyarakat, bukan hanya mengandalkan laporan OPD.
Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi Kepala Dinas Pariwisata Sultra Ridwan Badalla melalui akun TikTok pribadinya dengan menyinggung persoalan pribadi Ridwan Bae. Video tanggapan itu menyebar luas dan memicu perdebatan di media sosial.
Puncaknya, pada Rabu (28/10/2026), sejumlah orang yang mengaku pendukung Ridwan Bae mendatangi kantor Dinas Pariwisata Sultra untuk meminta klarifikasi. Seperti terlihat dalam video yang Bosku kirim, suasana sempat memanas, ruangan penuh sesak, dan Ridwan Badalla akhirnya menyampaikan permintaan maaf serta menghapus konten yang dipersoalkan.
“Saya minta maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan,” ujar Ridwan Badalla dalam video tersebut.
Peristiwa ini menjadi perhatian karena perbedaan pandangan soal kinerja pemerintah seharusnya diselesaikan lewat dialog substansi, bukan ketegangan di ruang publik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pokdarkamtibmas (Kelompok Sadar Kamtibmas) Sulawesi Tenggara, Rusmin Abdul Gani, SE, mengajak seluruh pihak menahan diri dan menjaga situasi tetap kondusif.
“Perbedaan pendapat dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, mari kita kedepankan komunikasi dan menahan diri agar polemik ini tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan masyarakat serta daerah kita,” ujar Rusmin.
Menurutnya, video yang beredar luas di medsos perlu disikapi bijak karena dapat memengaruhi persepsi publik terhadap ketertiban dan stabilitas Sultra.
Rusmin mengingatkan, Sulawesi Tenggara memiliki potensi ekonomi besar, mulai dari pertambangan, industri pengolahan, hingga pariwisata. Potensi itu butuh dukungan keamanan, kepastian, dan iklim usaha yang kondusif agar kepercayaan investor tetap terjaga.
“Karena itu, penyelesaian polemik ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antartokoh serta meningkatkan kedewasaan dalam menggunakan media sosial,” tegasnya.
Kritik terhadap gubernur adalah fungsi pengawasan wakil rakyat, sementara pemerintah daerah punya ruang menjelaskan program. Keduanya bisa berjalan beriringan tanpa harus memicu konflik.
Sulawesi Tenggara membutuhkan ruang dialog yang sehat, bukan perdebatan berlarut-larut. Menjaga ketertiban, persatuan, dan citra daerah adalah tanggung jawab bersama.
Laporan : Tim Redaksi.
