WALHI dan Satya Bumi Bongkar Jejak Tambang Nikel ISTRI GUBERNUR SULTRA ASR, Tercatat di 3 Perusahaan Pegang Saham TSM, KKP, BPB, Diduga Berafiliasi Dengan Buronan Kejagung Arif Kurniawan di Minta Presiden Prabowo Bertindak Tegas
KENDARI, Mediakendari.com – Jejak keluarga Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), dalam jaringan bisnis tambang pengusaha nikel Arif Kurniawan (AK) kembali menjadi sorotan tajam.
Sorotan itu menguat setelah WALHI Sultra dan Satya Bumi merilis laporan investigasi berjudul Laporan Kabaena Jilid II: Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dari Jejaring Politically Exposed Persons.
Dalam laporan tersebut, terdapat temuan mengenai indikasi keterkaitan jaringan bisnis Arif Kurniawan dengan lingkungan keluarga Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.
SIAPA ARIF KURNIAWAN?
Arif Kurniawan yang dijuluki ‘Raja Nikel’ disebut Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) dalam jaringan bisnis pertambangan nikel yang tengah dikaitkan dengan penyidikan Kejagung.
Kejagung mengungkap enam perusahaan yang diduga berada di bawah kendali AK. Keenamnya adalah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), PT Adhita Nikel Indonesia (ANI), PT Alam Mitra Indah (AMI), PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID), dan PT HJ.
TITIK TEMU PERTAMA : PT TRIBHUWANA SUKSES MANDIRI (TSM)
Salah satu perusahaan yang disebut dalam laporan itu adalah PT Rowan Sukses Investama. Perusahaan tersebut tercatat sebagai salah satu pemegang saham PT Anugerah Mineral Indonesia (AMI).
Sementara Arif Kurniawan disebut menjabat sebagai Direktur Utama PT Rowan Sukses Investama.
Jejak hubungan korporasi itu tidak berhenti di sana. Nama Arif Kurniawan juga tercatat sebagai Direktur Utama PT Tribhuwana Sukses Mandiri (TSM), perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra.
Nama Arif Kurniawan juga tercatat sebagai Direktur Utama PT Tribhuwana Sukses Mandiri (TSM), perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra.
DATA AHU YANG DIBONGKAR CERI: ISTRI GUBERNUR DI 3 PERUSAHAAN
Temuan WALHI dan Satya Bumi itu sejalan dengan temuan Center of Energy and Resources Indonesia (CERI).
CERI mengungkap, berdasarkan dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Arinta Nila Hapsari tercatat sebagai pemegang saham di sejumlah perusahaan tambang nikel.
“Nama Arinta Nila Hapsari muncul sebagai pemegang saham pada PT Tribhuwana Sukses Mandiri, PT Kabaena Kromit Prathama, dan PT Baula Petra Buana,” kata Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi.
Berdasarkan dokumen AHU, Arinta Nila Hapsari menguasai 30 persen saham PT Baula Petra Buana dengan nilai sekitar Rp18 miliar. Ia juga tercatat memiliki 70 persen saham PT Kabaena Kromit Prathama senilai Rp1,75 miliar. Selain itu, Arinta mengantongi 25 persen saham PT Tribhuwana Sukses Mandiri senilai Rp22,5 juta.
TITIK TEMU KEDUA: PT TONIA MITRA SEJAHTERA (TMS) DI KABAENA
Selain PT Rowan Sukses Investama dan PT TSM, Andi Rahman mengungkapkan nama Arif Kurniawan juga muncul dalam jaringan kepemilikan manfaat PT Dua Delapan Resources. Perusahaan tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).
PT TMS sendiri merupakan perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Pulau Kabaena.
Koordinator Konsorsium Lembaga Mahasiswa Sultra Menggugat, Arnol Ibnu Rasyid, juga menyoroti struktur kepemilikan saham PT TMS yang dikaitkan dengan PT Bintang Delapan Tujuh Abadi (BDTA).
Berdasarkan penelusuran yang dipublikasikan, sebelum perubahan data perseroan pada 21 Maret 2024, PT BDTA tercatat memiliki 25 persen saham PT TMS. Di dalam PT BDTA, Alaniah Nisrina tercatat memiliki 99 persen saham, sedangkan Arinta Nila Hapsari memiliki 1 persen saham.
Keduanya merupakan anak dan istri Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.
WALHI SULTRA : BONGKAR SEMUA, JANGAN CUMA KORPORASI!
Direktur WALHI Sultra, Andi Rahman, menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh struktur kepemilikan perusahaan, hubungan bisnis, transaksi keuangan, serta kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dalam memberikan perlindungan maupun kemudahan terhadap aktivitas pertambangan bermasalah.
WALHI Sultra bersama Satya Bumi mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013–2025. Tak hanya Kejagung yang didesak. Presiden Prabowo pun diminta bertidak tegas.
Penanganan perkara tersebut dinilai tidak cukup hanya menyasar aktivitas korporasi, tetapi harus mampu membongkar jejaring kepemilikan perusahaan, aliran keuangan hingga dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan.
KEJAGUNG DIDESAK PERIKSA Gubernur ASR dan ANH
Desakan pemeriksaan itu muncul menyusul adanya sejumlah informasi mengenai hubungan kepemilikan dan keterkaitan bisnis dalam jaringan perusahaan pertambangan nikel di Sultra.
Sorotan tersebut turut mengarah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), dan istrinya, ANH.
Koordinator Konsorsium Lembaga Mahasiswa Sultra Menggugat, Arnol Ibnu Rasyid, menyampaikan bahwa nama Arif Kurniawan (AK) disebut memiliki hubungan bisnis dengan ANH melalui PT Tribhuwana Sukses Mandiri. AK diketahui menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan tersebut, sementara ANH tercatat sebagai salah satu pemegang saham.
“Selain itu, penelusuran data administrasi badan hukum juga menyebutkan adanya kepemilikan saham ANH pada beberapa perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan nikel,” ucapnya, Jum’at (13/11/2026).
Kejagung didesak melakukan pendalaman terhadap hubungan kepemilikan saham, aliran transaksi keuangan, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan yang berkaitan dengan jabatan publik.
APA YANG BELUM TERBUKTI?
Yang TERBUKTI dari dokumen AHU / laporan WALHI, Satya Bumi, CERI adalah Adanya nama Arinta Nila Hapsari dan Alaniah Nisrina sebagai pemegang saham di perusahaan-perusahaan tersebut, dan adanya nama Arif Kurniawan sebagai Direktur Utama / pemilik manfaat di jaringan perusahaan yang sama.
– Yang BELUM TERBUKTI secara hukum: Bahwa Gubernur ASR, istrinya, atau anaknya melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap, atau melindungi tambang ilegal. Kepemilikan saham dan hubungan bisnis, bagaimanapun, tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.
– Status AK: Kejagung menyebut AK sebagai pengendali sekaligus penerima manfaat. Dalam perkembangan penyidikan, AK disebut telah ditetapkan sebagai tersangka, setelah sebelumnya berstatus saksi.
Karena itu, desakan WALHI, Satya Bumi, CERI, dan mahasiswa itu adalah desakan agar Kejagung memeriksa.
Hingga berita ini diturunkan, Mediakendari.com masih berupaya mengkonfirmasi kepada Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Arinta Nila Hapsari, Kejagung RI, dan Arif Kurniawan terkait jejak keluarga Gubernur Sultra dalam jaringan bisnis tambang Arif Kurniawan tersebut.
Laporan : Tim Redaksi











