Reporter: Kardin
Editor : Kang Upi
KENDARI – Skema penganggaran tahun jamak atau multi years dalam pembangunan Kantor Wali Kota Kendari yang baru mendapat kritikan keras dari Komisi III DPRD Kendari.
Ketua Komisi III DPRD Kendari, LM Rajab Jinik menerangkan, problem pembangunan Kantor Wali Kota Kendari karena dibangun dengan skema multi years pada tahap ke dua. Padahal katanya, pembangunan tahap pertama menggunakan program Single Years.
Olehnya itu, kata Rajab, dirinya tidak sepakat Kantor Wali Kota dibangunan dengan metode multi years dengan aspek pertimbangan pertimbangan rasional dan politik.
“Dampaknya kalau multi years pasti kita mengawasi nanti tahun 2022, nah kalau tidak selesai siapa yang dirugikan. Itu juga pertanyaan,” jelasnya saat ditemui di ruang Komisi III DPRD Kendari, Kamis (17/10/2019).
Sementara itu untuk pertimbangan politik, jelas Rajab, multi years untuk tahap kedua yang dimulai pada tahun 2020-2022 disinyalir adanya kepentingan politik.
Baca Juga :
- Kapolda Sultra Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Teguhkan Semangat Persatuan dan Perdamaian
- Kasus Penipuan Online di Sultra Tembus 943 Perkara, Facebook Jadi Modus dan Media yang Paling Dominan
- Berhasil Kurangi Pengangguran, Lima Daerah di Sultra Raih Penghargaan dari Kemendagri
- Kolaka Terima Dua Penghargaan, Mendagri: Kalau Yang Lain Belum Dapat Saya Minta Maaf
- LPS Pastikan Dana Masyarakat Tetap Aman, Bunga Penjaminan Tak Berubah
- Polda Sultra Salurkan Ribuan Kupon Kurban, Wujud Kepedulian Sosial dan Pengabdian Polri untuk Masyarakat
Padahal jelasnya, dengan menggunakan sistem single years, dari sisi anggaran dapat diajukan setiap tahunnya dan tergantung pada kebutuhan dana pembangunan serta lebih memudahkan pertanggung jawaban pengerjaan dan pengawasan.
“Inikan bukan anggaran yang kecil, kalau single years itu pengawasannya tiap tahun, pertanggung jawabannya juga setiap tahun,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pembangunan kantor Wali Kota Kendari yang baru menelan anggaran Rp 250 miliar dan rencananya dibangun dalam dua tahap.
Tahap pertama, dimulai tahun 2019 ini dengan biaya sebesar Rp 57 miliar untuk pembangunan gedung parkir dan podium. Sementara tahap kedua mulai tahun 2020-2022 mendatang. /B
