Reporter: Kardin
Editor : Kang Upi
KENDARI – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), La Ode Muhammad Syarif, menyarankan agar Dinas Minerba Sulawesi Tenggara (Sultra) meninjau ulang perpanjangan izin perusahaan pertambangan yang akan segera selesai.
La Ode Syarif mengingatkan, agar ke depan setiap perusahaan tambang yang tidak memiliki jaminan reklamasi untuk tidak diperpanjang izin pengolahannya.
“Yang tidak punya jaminan reklamasi tidak usah dilanjutkan, dari pada berurusan dengan hukum,” ujar La Ode Syarif saat membawakan materi Kuliah Umum terhadap Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) di Kendari, Senin (24/6/2019).
Baca Juga :
- Kapolres Baubau AKBP Noer Alam Gandeng Wartawan Dialog Terbuka: Minta Maaf, Amankan Oknum ke Polda Sultra & Jamin Keselamatan Pers
- Gerak Cepat & Humanis! Kapolres Baubau AKBP Noer Alam Peluk Insan Pers, Selesaikan Perselisihan Oknum dengan Dialog Kekeluargaan
- WABAH SERAKAH DAN KEJAHATAN PASCA TAMBANG: POTRET WAWONII YANG DITINGGALKAN, Oleh: Sahidin, SE
- Fun Game Eksekutif POBSI Kendari Sukses! Adi 88 Keluar Sebagai Juara, Bukti Biliar Sultra Makin Bergairah
- JANGAN BIARKAN KERJA NYAMAN MENGORBANKAN KESEHATAN!
- Konferensi Pers Polda Sultra: Kabid Humas dan Kabid Propam Ungkap Kronologi Intimidasi Wartawan di Polres Baubau
Lebih lanjut, La Ode Syarif juga menuturkan, saat ini untuk mengetahui pelanggaran ijin alih fingsi lahan sudah sangat mudah dicek dan diketahui.
“Sekarang sudah gampang sekali, biar pakai Drone sudah bisa dilihat. Oh, perusahaan ini menambang di luar,” paparnya. (A)
