Reporter : Rahmat R
Editor : Def
KENDARI – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Mustanafas mendukung full pernyataan Bupati Konawe Kerry Saiful Konggoasa terkait rencana penyegelan kantor PT Virtue VDNI Nickel Industri (VDNI) dan Pengusiran Tenaga Kerja Asing (TKA).
Kata Mustanfas, wacana tersebut sangat tepat dan baik karena ini adalah kepentingan masyarakat Sultra khususnya di Konawe
Baca Juga : Ali Mazi Dukung Bupati Konawe Soal Pengusiran TKA PT VDNI
“PT VDNI harus menyelesaiakan kewajibannyan membayar tunggakannya karena telah menggali potensi daerah Konawe,” katanya saat dihubungi via Messenger, Jumat (01/02/2019).
Lanjut Politisi PAN ini, pihak DPRD Sultra sempat mendapat aduan dari masyarakat terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan oleh PT VDNI.
“Kebutuhan BBM PT VDNI tidak dikatehui pengambilannya, apakah di luar daerah atau di Sultra. Jika kemungkinan di luar Sultra. Ini akan dikoordinasikan dengan Gubernur Sultra agar segera dilakukan pemanggilan pihak perusahaan,” jelasnya.
Mustanafas mengingatkan agar pemberdayaan ekonomis masyarakat kecil diperhatikan oleh PT VDNI.
Baca Juga : DPRD Dukung Langkah Pemkab Konawe Tagih Tunggakan Pajak PT VDNI
“Ini juga agar diperdayakan semua penggiat ekonomi lokal oleh PT VDNI, misalnya semua kebutuhan makan-minum pekerja bisa dimintai keterangan perusahaan agar melibatkan pengusaha lokal khususnya di Konawe,” bebernya.
Masalah lainnya yang diterima oleh DPRD Sultra adalah penggunaan jalan umum penghubung Konawe dan Konawe Utara (Konut) juga digunakan oleh PT VDNI sehingga merusak jalan umum.
“Masih banyak masalah lainnya, kami juga menerima aspirasi kalau PT VDNI ini membeli ore dari perusahaan lain tanpa verifikasi barang yang dikeluarkan oleh ESDM. Ini akan kami mintai keterangan perusahaan nanti,” bebernya.
Baca Juga : HRD PT VDNI Akui Ada Oknum Calo dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal
Dirinya kembali menegaskan, selain persoalan diatas, masih banyak persoalan lainnya yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Pihak PT VDNI.
“Nanti kami akan bertemu Gubernur supaya menghadirkan ownet bukan manajemen atau yang dihadirkan hanya orang di Kendari. Jadi owner PT VDNI dimintai keterangannya dari semua masalah yang belum tersampaikan secara transparan. Kita panggil ownernya agat mempertanggung jawabkan semuanya,” imbuhnya.
Mengenai hal ini dirinya bukan menolak kehadiran PT VDNI sebagai program strategis nasional, tetapi masalah-masalah yang terjadi di VDNI harus diselesaikan. (A)
