Reporter : M. Ardiansyah Rahman
KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menilai banyak perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara (Sultra) cenderung mengakali peraturan dalam menjalankan usaha bisnisnya.
Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPK RI, La Ode Syarif dalam pemaparannya pada penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bupati dan Gubernur dengan Bank Sultra, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu (21/08/2019).
La Ode Syarif mengungkapkan, salah satu perusahaan yang menjalankan cara tersebut adalah PT Sambas Minerals Mining, yang beroperasi di Kabupaten Konawe Selatan.
Menurut pimpinan KPK kelahiran Sultra itu, perusahaan tersebut hanya membuat satu tower, dan kementerian itu dianggap telah memenuhi syarat untuk melakukan ekspor.
“Jadi ini PT Sambas, membuat satu tower dan dengan itu kementrian menganggap memenuhi syarat untuk melaksanakan ekspor. Tetapi sejak bertahun-tahun hanya satu tower saja itu tidak bertambah,” ungkap La Ode Syarif.
Menurutnya, dengan satu tower itu, daerah hanya mendapatkan royalti yang kecil dari perusahaan. Tetapi, perusahaan mendapatkan hasil yang besar dari proses ekspor.
BACA JUGA :
- Jalin Kerjasama Publikasi Jangka Panjang, Komisaris MEK TV Berikan Sertifikat Penghargaan Kepada Perwakilan Manajemen Huayou Cobalt dan Apresiasi IPIP Pomalaa sebagai Pusat Hilirisasi Baru di Sultra
- Ampuh Sultra : APH Diminta Preventif Cegah Material Ilegal di Proyek Bendungan Pelosika
- Jumat Berkah Bapenda Sultra, Bayar PKB di Samsat Drive Thru Dapat Paket Makanan Gratis
- IPIP Paparkan Sederet Program CSR di Pomalaa, Dari Pengendalian Debu Hingga Tanggung 41 Persen Beban Penanganan Sungai Oko-Oko
- Dari Konflik Agraria hingga Kerusakan Lingkungan, MSF Kolaka Desak Tata Kelola Nikel yang Berkeadilan
- BREAKING NEWS: Pasar Ranomeeto Ludes Terbakar Malam Ini
“Langkah seperti ini, bisa diangap merugikan daerah, tapi menguntungkan perusahaan,” tegas La Ode Syarif.
Mengutip antaranews.com, PT Sambas Minerals Mining menanamkan modalnya di sektor pertambangan dengan membangun pabrik pemurnian nikel di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan.
Perusahaan ini berinvestasi pembangunan pabrik di atas lahan 50 hektare diperkirakan Rp500 miliar dan ditargetkan Juni 2015 sudah ekspor. PT Sambas sesuai izin usaha pertambangan (IUP) memiliki lahan seluas 1.008 hektare.
