Reporter : Rahmat R
Editor : Taya
KENDARI – Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini masih dipimpin pelaksana tugas (Plt).
Pejabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, La Ode Mustari mengatakan, 14 jabatan kosong tersbeut masih terkendala anggaran. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lama yakni Nur Endang Abbas hanya menganggarkan lelang jabatan Eselon II hanya Rp 200 juta.
Mustari menilai, anggaran yang ada tidak cukup untuk seleksi 14 jabatan kosong tersebut.
Sementara ada penerimaan negara bukan pajak yang mesti dibayar untuk tiap tahun sekitar Rp 7 juta perorang. Dan dibiayai oleh OPD sehingga membutuhkan biaya yang besar.
“Kalau satu jabatan itu diminati oleh lima orang ada penerimaan negara bukan pajak yang haru dibayar kepala negara oleh kepala daerah yang dibiayai oleh APBD untuk masing-masing pelamar. Satu jabatan untuk satu orang harus menghabiskan anggaran hingga Rp. 7 juta, kalau satu jabatan diminati lima orang berarti Rp 35 juta,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (08/07/2019).
“Jadi bisa dibayangkan kalau 14 jabatan kali 35 juta berarti membutuhkan anggaran hingga Rp. 490 juta. Sementara dalam anggaran sebelumnya hanya disiapkan Rp. 200 juta,” sambung Mustari.
Menurut mantan Pj Bupati Busel ini untuk penganggaran lelang jabatan eselon II ini akan dilakukan pada APBD 2019. Dengan kisaran Rp 800 juta sudah termasuk honor, administrasi, konsumsi akomodasi, serta beberapa hal lainnya yang mendukung proses pelelangan.
BACA JUGA :
- Gelar Advokasi Pendampingan Implementasi Prinsip Asesmen dan Pembelajaran Kurikulum Merdeka 2024, Suryadi ; Kegiatan ini Menjawab Rapor Pendidikan
- Bahas Inflasi, Sekdis ESDM Sultra Rakor Bersama Kemendagri
- Pemprov Sultra Tekan Pengangguran Terbuka Lewat Job Fair
- Lomba Mondarima Osara Jadi Cara Pemkot Kendari Lestarikan Budaya Lokal Dalam Momen HUT ke-193
- Japnas Sultra Dikukuhkan, Sania Kartika : Segera Bentuk Pengurus Kabupaten/Kota
Mustari menyebut, proses pelelangan jabatan akan menunggu APBD Perubahan 2019. Setelah itu baru bisa dilakukan proses lelang.
“Kalau penetapan anggaran perubahan ketok palu bulan 10 berarti pelelangan baru bisa dilakukan pada bulan 10 atau 11. InsyaAllah dibulan 11 akan terpenuhi jabatan tinggi pratama yang kosong,” kicaunya.
Katanya, proses assesment tersebut tidak akan memerlukan waktu yang lama. Sehingga 14 jabatan kosong tersebut akan tetap terisi 2019 ini.
“Proses lelang paling hanya satu minggu. Namun paling lama bisa sampai 10 hari. Hal itu belum termasuk penentuan pengumuman,” tukas Mantan Karo Ekonomi Setda Sultra ini.
Daftar jabatan eselon II yakni, Kadis Kominfo, Bappeda, Biro Ekonomi, Dikbud, Bina Marga, Tanaman Pangan dan Peternakan, Kasat Pol PP, Sekretaris Dewan, Biro Pembangunan, Plt Kepala Perpustakaan, Plt Kesbangpol dan dua jabatan eselon dua lainnya. (a)
