Reporter : Safrudin Darma
Editor : Kang Upik
BURANGA – Kepala Biro pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Isawan Halip meminta Pemda Butur menerapkam SPSE versi 4.3 dalam pengadaan barang dan jasa.
“Pemda Butur ini bukan diwajinkan namun dianjurkan, ya itu tadi karena Butur masih baru dalam menerapkan sistem versi 4,3 ini,” kata Isawan Hasip.
Hal itu disampaikan Isawan dalam sosialisasi Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) Versi 4,3 di Aula Bappeda Butur, Rabu (31/7/2019).
Menurutnya, dalam SPSE diatur sistem transaksional dan non traksaksional. Sistem ini mengatur untuk proyek beranggaran diatas Rp 200 juta disebut transaksional. Sedangkan non traksaksional itu dibawah Rp 200 juta.
BACA JUGA ”
- GERAK – SULTRA : Jangan Hanya Sanksi Administrasi Saja Yang Kena Istri Gubernur Sultra ASR, KPK RI Kejar Pidana Pembongkaran Hutan Lindung Tambang Nikel di Pulau Kabaena Dan Aliran Dana
- Gerak Sultra Desak KPK RI Ambi Alih Penanganan Kasus PKH PT TMS, Diduga Gubernur Sultra ASR Cuci Tanggan ke Istrinya, Diminta Telusuri Pengembalian Sanksi Rp500 M dari 2 Triliun
- Gandeng Kejati Sultra, Gubernur Percepat Pengamanan Aset Daerah dan Tata Kelola SDA
- GERAK SULTRA Apresiasi Rencana Kejati Sultra Cek dan Verifikasi Tambang Nikel di Pulau-Pulau, Termasuk Pasca Tambang Milik Istri Gubernur Sultra ASR Juga
- Kejati Sultra Soroti Tambang Pulau Pulau, Sugeng: Kita Cek dan Verifikasi
- Gubernur Sultra Tantang Penegak Hukum (Satgas PKH) Periksa Istrinya Terkait PT TMS yang Menambang Nikel di Hutan Lindung Pulau Kabaena
Menurutnya LKPP Butur baru mengadakan sistem SPSE versi 4,3 ini baru awal Mei atau Juni 2019. Sehingga, Pemda Butur itu masih dalam penganjuran bukan diwajibkan dalam mengaplikasikan ini.
“Jadi, kalau ada pekerjaan non traksaksional dikerjakan secara manual tidak masuk sistem itu tidak masalah, namun semua itu akan dikaji kembali mengapa bisa begitu. Pasti ada alasan-alasan tertentu,” tambahnya.
Sementara itu, Kabag pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Kabupaten Butur, Aswad, S,Pd , M.A.P menuturkan tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemjelasan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Admin Sistem Informatika Rancangan Umum Pemgadaan(SIRUP) dan perencanaan tiap OPD.
“Khususnya terkait tata cara pengadaan barang dan jasa sesuai perpres 16 tahun 2018 serta mekanisme SPSE versi 4,3,” pungkasnya. (B)
