Reporter : Erlin
ANDOOLO – Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Konsel menandatangani MoU kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).
Perjanjian kerjasama ini diteken Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga dan Kepala Kejari Konsel, Agus Suroto di Auditorium Kantor Bupati, Rabu (14/8/2019).
Kerja sama Datun ini meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan dan tindakan hukum serta pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan daerah (P4D).
Surunuddin dalam sambutannya, menuturkan jika MoU ini bermanfaat, untuk menjamin penggunaan anggaran dalam berbelanja aset di tiap OPD bisa lebih terkontrol dan berjalan baik.
“Ini bentuk komitmen dan kesepahaman serta dalam rangka mempererat kerjasama Forkopimda, khususnya penggunaan anggaran negara,” jelas Surunudin.
BACA JUGA :
- Geledah 6 Lokasi di Jakarta, Kejagung Sita Rp 11,79 Miliar dari Tambang Nikel Ilegal Sultra Milik Inisial AK
- Kapolda Sultra Serap Aspirasi Warga Poasia Lewat Jumat Keliling, Bahas Narkoba hingga Judi Online
- Program Green Policing, Kapolres Konsel Turun Langsung Bersihkan Sampah yang menumpuk di Jalan Poros Kendari-Punggaluku Desa Anduna
- Pererat Silaturahmi dengan Jemaah, Kapolres Konsel Tekankan Pentingnya Sinergi Jaga Kamtibmas
- Jenderal Ke-4 Tumbang! Dewan Pembina MC Bareskrim Diduga Otak Penyadapan Sejak 2010, Tapi Belum Ditahan Karena Stroke
- Dua Jurnalis Kendari Dipanggil Polresta, AJI : Ini Kriminalisasi Pers, Minta Gubernur Copot Ridwan Badallah
Menurutnya, MoU dapat mewujudkan pengelolaan aset dan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
Sementara itu, Kejari Konsel, Agus Suroto mengungkapkan, MoU diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
Ia juga menurutkan, dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan aset diperlukan kesamaan persepsi dan langkah secara menyeluruh dari unsur terkait dalam pengelolaan barang milik daerah.
“Pentingnya MoU ini demi suksesnya pembangunan ke depan, serta agar kerjasama ini dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga bisa berdampak yang positif untuk pembangunan Konsel,” ujarnya.
Suroto juga menuturkan, MoU dilaksnakaan untuk menjaga kewibawaan pemerintah pusat dan daerah, dalam mengawal dan mendampingi program yang bersifat eksekutif.
“Menjalankan regulasi dan pembangunan infrastruktur, agar sesuai dengan ketentuan, tidak salah langkah menerapkan regulasi yang ada, yang tentunya akan menghadapi hambatan sesuai dinamika berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (B)
