oleh

Pemda Konsel Target Opini WTP di Tahun 2019

Reporter : Erlin
Editor : Kang Upi

ANDOOLO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) telah melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) tahun anggaran 2018.

Disampaikan Bupati Konsel Surunuddin Dangga ST MM, pada penyambutan Tim BPK RI Perwakilan Sultra di Aula Rapat Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Selasa, (22/1/2019) bahwa, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat bekerjasama dengan Tim BPK RI.

“Saya minta kita semua untuk standby serta berperan aktif dalam menunjang kegiatan BPK RI dalam mengaudit laporan keuangan kita, dan saya minta untuk semua dipersiapkan baik laporan keuangan maupun aset agar tidak ada kendala dalam pemeriksaan,” jelasnya.

Surunuddin juga mengatakan, agar semua bisa memantapkan komitmen untuk lebih taat dan patuh kepada tata tertib terhadap peraturan dan perundang undangan yang berlaku untuk mengejar opini WTP atas pengelolaan keuangan Penda du tahun ini.

“Harapan kita tahun ini bisa mendapat WTP. Tapi semua itu tergantung dari seluruh pekerjaan yang dinilai BPK RI apakah baik atau tidak,” ujarnya.

Ia juga berharap, agar seluruh pimpinan OPD dan bendahara bisa bertanggung jawab dan serta bahu membahu mendukung kerja BPK dalam melakukan pemeriksaan.

“Saya ingatkan lagi untuk Kadis dan Bendahara, berkaca dari pengalaman dulu, Konsel terkenal kalau bendahara dan Kadis susah untuk ditemui jika ada pemeriksa BPK RI ditemui bahkan HP nya mati. Jadi sikap yang seperti ini yang harus dirubah semua harus bisa bertanggung jawab dalam rangka memperbaiki administrasi kita,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sultra, Sudarmadi dalam kesempatan tersebut berharap, jika seluruh OPD bisa memaksimalkan bekerja sama dalam penyediaan data dalam rangka penyajian informasi.

“Tujuan kita tetap sama, kami akan melihat kesesuaian antara laporan keuangan kebijakan akuntansi peraturan yang terkait dengan standar aturan yang ada. Inilah yang paling utama,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, banyak hal yang dilakukan dalam pemeriksaan diantaranya melihat efektifitas pengendalian interen dari sisi desainnya apakah sudah sesuai SOP dan pembagian yang jelas.

“Apakah peraturan dilaksanakan sudah sesuai, sudah memenuhi mekanisme yang ada dan apakah sudah mematuhi perundang undangan, itu yang akan kami periksa,” terangnya.

Ditambahnya, pemeriksaan kas juga menjadi salah satu fokus pemeriksaan. Semua bendahara sudah melakukan penutupan kas dalam hal ini buku kas umum. (B)

Terkini