Reporter:Erlin.
Editor : Kang Upi
ANDOOLO – Bupati Konawe Selatan (Konsel) H. Surunuddin Dangga, ST., MM menyerahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 kepada Ketua DPRD Kab. Konsel, Irham Kalenggo.
Selain Raperda, turut diserahkan juga dokumen Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dalam Rapat Paripurna DPRD Konsel di Aula Rapat DPRD, Selasa,11/6/2019.
Dalam sambutannya, Surunuddin Dangga mengatakan, bahwa Raperda ini merupakan laporan progres Pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan undang-undang serta wujudan aspirasi masyarakat selama satu tahun anggaran.
Dijelaskannya, berdasarkan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, laporan keuangan Pemda Konawe tahun 2018 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Ini mengindikasikan bahwa tata kelola keuangan semakin optimal dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kehandalan penyajian laporan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang semakin baik serta tingkat kepatuhan yang semakin optimal,” ungkapnya.
Baca Juga :
- BEM UHO Gelar Sedekah Ramadhan di Panti Asuhan, Tebar Kepedulian di Bulan Suci
- DLH Sultra Sebut Izin PT Bahana Wastecare Tak Tercatat, Puskom Desak Aktivitas Dihentikan
- LIRA Sultra Desak BPK RI Audit Tambang Nikel PT SCM, Smelter Dinilai Belum Terealisasi
- Usai Kunjungi Pospam di Konawe, Kapolda Sultra Lanjut Safari Ramadan di Rujab Bupati
- Kapolda Sultra Tinjau Pospam Operasi Ketupat Anoa 2026 di Konawe
- Kapolda Sultra Patroli Malam di Kendari, Cek Kesiapan Pos Operasi Ketupat Anoa 2026
Meskipun memperoleh opini WTP, kata Surunuddin, tata kelola aset harus terus ditingkatkan, penyajian laporan pertanggungjawaban harus sesuai kenyataan, serta konsistensi penyampaian laporan keuangan OPD yang tepat waktu.
Selain itu, lanjutnya, penyajian laporan pendukung yang akurat, menghindari keterlambatan pembayaran pajak serta pengembalian UUDP tepat waktu.
“Raperda yang diserahkan hari ini akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kabupaten Konawe Selatan untuk memperoleh masukan dan perbaikan sebelum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah,” tutupnya. (B)
