Reporter: Kardin
Editor : Kang Upi
KENDARI – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk memekarkan wilayah Kecamatan Nambo, terganjal tapal batas antara Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kendari, Sahabuddin akibat masalah tapal batas Kecamatan Nambo dan Konsel tersebut, membuatnya tidak diberikan nomor register dari Pemerintah Pusat.
“Memang soal titik koordinat tapal batas itu menjadi kendala,” ujar Sahabuddin usai Rapat Paripurna di DPRD Kendari, Senin (18/11/2019).
Olehnya itu katanya, Fraksi Golkar meminta Pemkot agar secepatnya menyelesaikan persoalan tapal batas yang dipermasalahkan Pemerintah Pusat, agar Nambo secepatnya menjadi Kecamatan defenitif.
“Ini kan hanya persoalan administrasi. Pemerintah Pusat meminta agar Pemkot merapikan itu,” jelasnya.
Baca Juga :
- Remaja 13 Tahun di Konawe Selatan Dilaporkan Hilang, Tinggalkan Surat Berisi Pesan untuk Keluarga
- AMAN Sultra Soroti Dugaan Aktivitas Illegal Mining Galian C PT OFMEN dan PT CKS di Konawe Selatan, Desak Gubernur Evaluasi Hingga Cabut IUP
- PAKET Stadion Lakidende Rp 35 MILIAR TERANCAM MANGKRAK, Pengamat Konstruksi, Ilham: Kalau 84 Persen Sisa Mau Dikejar 45 Hari, Mana Bisa? Kecuali Bobot Dikarang!
- AMPUH Sultra Soroti Dugaan Penguasaan Lahan Ilegal Oleh Oknum TNI Aktif di Kelurahan Lalolara, Denpom Kendari Diminta Bertindak
- Gubernur Sultra Optimistis Kawasan Olahraga Lakidende Rampung 31 Desember 2026, Meski Progres Baru 16,76 Persen, Diminta Masyarakat Awasi Proyek Rp35 M
- Polisi Bersama Masyarakat di Masjid Agung Al-Kautsar Kendari
Senada dengan itu, Ketua Komisi I DPRD Kendari, Rizki Brilian Pagala menjelaskan, jika problem tapal batas tersebut tidak diselesaikan dalam tahun 2019 ini. Maka Nambo tidak mendapat aggaran untuk tahun 2020.
“Kalau tidak selesai soal titik koordinatnya, maka tidak akan dianggarkan,” papar Ketua Komisi yang membidangi pemerintahan ini.
Meski demikian katanya, secara keseluruhan semua Fraksi DPRD Kendari menyetujui melanjutkan pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Nambo.
“Memang ada beberapa catatan soal pemekaran Kecamatan Nambo ini, tapi semua Fraksi sepakat dilanjutkan pembahasannya,” pungkas Ketua Fraksi PKS itu. /B
