Penulis: Surachman, ST (Koordinator Media Center Pembangunan Dinas PUPR Mubar
Sejak awal kemerdekaan negara yang diproklamirkan pada 75 tahun yang lalu kita telah melewati periodeisasi kepemimpinan nasional dengan 7 presiden dimulai dari the founding father Sukarno-Hatta sampai saat ini Jokowi dan Maaruf Amin. Ketujuh presiden yang memimpin negara ini memiliki tantangan dan dinamika yang berbeda satu sama lain.
Jika zaman orde lama kita masih berkutat pada isu isu revolusi dan kemandirian bangsa maka pada zaman orde baru dicirikan oleh adanya kehendak suatu tata pikir yang lebih realistis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan.
Orde Baru menghendaki diutamakannya kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan ideologi perjuangan anti kolonialisme dan anti imperialisme. Namun setelah 32 tahun berkuasa Presiden Soeharto kemudian mengundurkan diri tepat pada tanggal 21 Mei 1998 akibat adanya tuntutan gerakan reformasi oleh mahasiswa.
Pengunduran diri Soeharto yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan sebagai Presiden merupakan titik awal bangkitnya orde yang kita kenal sebagai orde reformasi.
Tonggak awal orde Reformasi ini dimulai oleh Kepemimpinan BJ. Habibie sebagai Presiden ke 3 yang menggantikan Soeharto. Sekalipun periode kepemimpinan Habibie cukup singkat (1 tahun 6 bulan) namun pada masa beliau lah tatatan baru orde reformasi diletakan yang diantaranya adalah menjamin kebebasan pers, berpendapat dan berpolitik.
Keputusan Habibie ini yang dipandang banyak pihak sebagai pondasi bagi Indonesia di tengah transisi menuju demokrasi setelah 32 tahun di bawah rezim Orde Baru yang bercirikan otoritarianisme di bawah pimpinan mendiang Presiden Soeharto.
Setelah kepemimpinan Habibie kemudian kita melewati kepemimpinan 4 presiden yaitu Gusdur, Megawati, SBY dan Jokowi saat ini. Karakterisitik demokrasi pada periode kepemimpinan mereka diantaranya yaitu :
Pemilu lebih demokratis, Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah, Pola rekrutmen politik terbuka dan Hak-hak dasar warga negara terjamin.
Rotasi kepemimpinan nasional diatas tentunya masing-masing memiliki catatan lebih dan kurang tergantung pada sudut pandang kita dalam melihatnya. Muara dari semua sudut padang tersebut adalah bagaimana dengan kepemimpinan nasional itu dapat mewujudkan Indonesia Maju yang dapat mensejahterakan masyarakat.
Namun demikian kita juga perlu menyadari bahwa untuk mewujudkan Indonesia maju memerlukan kerjasama semua pihak tak terkecuali pada skope lokal seperti daerah (kabupaten/kota). Majunya suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah dibawahnya.
Apalagi di era otonomi daerah saat ini maka Peran Pemerintah Daerah sangat besar sekali, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah tersebut. Untuk mengemban tugas tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya.
Berdasarkan studi studi tentang pembangunan daerah maka kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan ekonominya diantaranya yaitu ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan demografis dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah.
Semangat otonomi daerah telah menggenjot munculnya aktivitas ekonomi dalam skala kabupaten/kota yang menopang pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan baik dalam satu provinsi maupun skala regional antar provinsi.
Masing-masing daerah berpacu dan berkreativitas memunculkan sumber-sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya yang tentunya bermuara pada upaya mensejahterakan masyarakat.
Kondisi otonomi daerah menuntut adanya kreativitas para pemimpin daerah sehingga saat ini kita dapat melihat pelbagai program kerja yang dilahirkan oleh para pemimpin telah sukses menghantarkan daerah mereka pada pertumbuhan ekonomi yang positif, masuknya investasi yang besar dan tentunya menurunkan angka kemiskinan masyarakat.
Di Indonesia sendiri tercatat sejumlah nama pemimpin daerah yang terbukti berhasil meramu program kerja yang pro rakyat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan saat ini Prof Nurdin Abdullah yang ketika menjadi Bupati Bantaeng banyak melahirkan program kerja yang menjadi rolemodel pembangunan bagi daerah lainnya, Fadel Muhamad ketika menjadi Gubernur Gorontalo yang sukses menjadikan Gorontalo sebagai lumbung jagung nasional kala itu.
Di ujung timur jawa timur kita tentu mengenal Abdulllah Azwar Anas dengan program e- government dan e- governancenya. Begitupula Ibu Risma walikota Surabaya yang berhasil menata Surabaya menjadi kota yang indah, tertib dan juga menerapkan smart city.
Kinerja para pemimpin daerah tersebut banyak mendapatkan apresiasi dari banyak pihak dan tak heran mereka banyak diganjar penghargaan atas keberhasilan mereka dalam memimpin daerah masing masing.
Lantas setelah kisah sukses para pemimpin tersebut maka pertanyaan yang acapkali bergelayut dibenak kita Apakah kisah kesuksesan tersebut ada disekitar kita? apalagi bagi rakyat yang merindukan hadirnya sosok pemimpin yang pro rakyat dan memiliki semangat membangun daerah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka seyogyanya kita merefleksikan pada kinerja kepemimpinan daerah disekitar kita masing-masing.
Jika kita mencoba untuk mengevaluasi capaian pembangunan dalam skala lokal Sulawesi Tenggara misalnya maka kiranya tak berlebihan jika apresiasi positif layak kita berikan pada capaian pembangunan Muna Barat dibawah kepemimpinan La Ode M. Rajiun Tumada.
Muna Barat sebagai daerah otonomi baru (DOB) yang usianya masih cukup muda sebagai kabupaten namun dari sisi raihan prestasi dapat bersaing dengan daerah lain yang usianya melewati 5 dasawarsa. Bahkan dapat dikatakan sudah selevel dengan daerah daerah lain di Sulawesi Tenggara ataupun melampaui daerah seusianya.
Beberapa indikator yang dapat menjadi bahan evaluasi kita diantaranya adalah:
a). Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Keagamaan.
Pada sektor ini yang dapat dicermati adalah melalui beberapa program strategis yang telah melahirkan kebijakan diantaranya pada sektor pendidikan berupa pemberian bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD, SMP sederajat, pembangunan/rehabilitasi sekolah, pemberian instentif bagi tenaga guru non PNS serta kebijakan strategis lainnya.
Disektor kesehatan diantaranya adalah adanya keberhasilan raihan akreditasi tujuh puskesmas yang meraih predikat akreditasi madya dan utama. Akreditas madya (dua bintang) diraih lima puskesmas, yakni Puskesmas Tikep, Tondasi, Guali, Tiworo Selatan, dan Kampobalano.
Dua puskesmas lainnya terakreditas utama (tiga bintang) yakni Puskesmas Lawa dan Maginti. Sedangkan RSUD Muna Barat berhasil meraih akreditasi dasar bintang dua.
Raihan akreditasi bagi fasilitas kesehatan tersebut menunjukan bahwa kebijakan pemerintah daerah telah berhasil mewujudkan standar pelayananan minimal dalam pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Sektor lainnya adalah sektor keagamaan melalui serangkaian kebijakan berupa pemberian bantuan rumah ibadah, pemberian insentif bagi pemuka agama serta kegiatan lainnya.
Atas beberapa kebijakan tersebut maka salah satu output strategis dari misi pertama ini adalah dengan adanya capaian nilai IPM yang terbaik dibanding DOB lainnya di Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 yaitu sebesar 64.11.
b). Sektor Infrastruktur Dasar Wilayah
Pada sektor ini salah satu capaian keberhasilan signifikan adalah adanya 717 km jalan yang telah dibangun dan ditingkatkan baik yang berstatus jalan kabupaten, jalan desa maupun jalan lingkungan permukiman yang menjangkau disemua wilayah Muna Barat.
Selain itu adalah revitalisasi Bandar Udara Sugi Manuru, pembangunan lampu jalan yang tersebar hampir disemua wilayah Kabupaten Muna Barat, optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten Muna Barat.
Khusus disektor irigasi atas kebijakan yang massif disektor ini Muna Barat telah berhasil menjadi salah satu lumbung padi diwilayah kepulauan Sulawesi Tenggara. Pada sektor penataan ruang, Muna Barat lah satu satunya DOB di Sulawesi Tenggara yang telah menetapkan perda tata ruang untuk jangka waktu 2019-2039.
C). Sektor Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Agropolitan dan Minapolitan.
Pada sektor ini salah satu capaian signifikan adalah adanya pengakuan secara nasional oleh Kementerian Pertanian terhadap Bupati Muna Barat sebagai salah satu kepala daerah yang memiliki komitmen terhadap Peningkatan Produksi dan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
Selain itu atas kebijakan yang juga massif disektor pertanian dan perikanan Muna Barat telah berhasil menjadi daerah sentra pertanian dan perikanan yang mensuplai kebutuhan wilayah sekitanya seperti Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kota Bau-Bau, Bombana bahkan cakupan pemasarannya mencapai wilayah wilayah diluar Sulawesi Tenggara.
Atas keberhasilan tersebut saat ini dapat kita melihat adanya geliat ekonomi yang terus bertumbuh pada wilayah wilayah agraris dan pesisir Muna Barat.
d). Sektor parawisata dan keragaman budaya.
Sektor ini ditandai oleh adanya geliat kebijakan yang cukup massif diantaranya pengembangan destinasi wisata yang ada di Muna Barat berupa penataan landscape, pemenuhan infrastruktur penunjang pada areal wisata, untuk wisata atraksi juga dikembangkan melalui serangkaian pembinaan pada sanggar seni yang ada di Muna Barat, selain itu untuk menunjang adanya pemasaran hasil kreasi budaya masyarakat juga dibangun rumah tenun dan ruang pamer sehingga hasil produksi kerajinan masyarakat dapat ditampilkan kepada khalayak.
Selain itu pada sektor pelestarian budaya Muna Barat sangat concern melalui serangkaian kegiatan diantaranya festival modero yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, adanya kelembagaan adat yang difasiltasi oleh pemerintah daerah melalui wadah lembaga adat Muna Barat yang pada tahun 2020 ini juga telah diresmikan sekretariat lembaga adat tersebut.
Eksistensi lembaga ini selain dalam rangka menjaga ketahanan budaya guna menopang stabilitas kamtibmas di Muna Barat, namun juga dapat menjadi media promosi wisata budaya di Muna Barat yang diperuntukan bagi para traveller yang berkunjung ke Muna Barat.
e). Sektor Tata Kelola Pemerintahan
Salah satu capaian prestisius dari sektor ini adalah raihan opini WTP sebanyak 3 kali berturut-turut. Raihan ini merupakan puncak pembuktian akan keseriusan Pemerintah Daerah Muna Barat dalam menghadirkan good and clean governance.
Selain itu guna meningkatkan kinerja pelayanan aparatur pemerintahan bagi masyarakat Pemda Muna Barat juga telah memberikan tunjangan perbaikan penghasilan yang besarnya bervariatif.
Ini menunjukkan bahwa perhatian Bupati Muna Barat terhadap kesejahteraan para pegawai sangat luar biasa. Hal lain yang patut mendapatkan apresiasi adalah adanya kebijakan pemerintah daerah dalam pelibatan partispasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyelenggaran pilkades serentak pada tahun 2019.
Adanya pemerintahan yang defenitif ditingkat desa akan semakin menggeliatkan iklim demokrasi dan pembangunan ditingkat desa sehingga pada akhirnya akan berimplikasi positif terhadap pembangunan daerah.
Hal ini menunjukan bahwa sosok Rajiun Tumada sesungguhnya adalah seorang tokoh pro demokrasi yang memiliki kearifan, ketegasan, kedisiplinan serta kepedulian yang besar terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakatnya.
Oleh karena itu berdasarkan beberapa rangkaian fakta keberhasilan diatas tak berlebihan kiranya kita dapat menyematkan kepada sosok La Ode M.Rajiun sebagai seorang pemimpin visioner berskala lokal yang dapat ikut menunjang perwujudan Indonesia Maju dimasa akan datang.
Sosok La Ode M. Rajiun Tumada adalah seorang pemimpin yang dapat membangun optimisme dan harapan bagi kemajuan suatu daerah. Kontribusi pikiran dan racikan manajemen kepemimpinannya sangat dibutuhkan oleh daerah yang mengalami stagnansi dalam pembangunan. Sebagai penikmat pembangunan tentu masyarakat akan sangat mengharapkan racikan baru beliau dalam membangun wilayah dimanapun beliau berada. Wallahu a’lam bish-shawabi
