KENDARI – Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menetapkan empat program pembangunan di tahun 2022.
Keempat program tersebut merupakan penjabaran dari tema pembagunan Sultra tahun 202 yakni “ Memperkuat upaya pembelian ekonomi akibat covid -19 dan reformasi struktural melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.”
Kepala Bappeda Sultra J. Robert mengatakan keempat program pembangunan meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat, kedua meningkatkan daya saing perekonomian Sultra, ketiga tata kelolah pemerintah yang baik, dan keempat peningkatan konektifitas pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang mendukung perekonomian daerah.
Keempat prioritas pembangunan Sultra selama 2022 itu kemudian didistribusikan dan disebarkan ke semua oragnisasi perangkat daerah (OPD) pemprov Sultra yang selanjutnya lahir tiga prioritas utama pembangunan Sultra yakni pembangunan jalan Kendari – Toronipa, pembangunan rumah sakit jantung, dan pembangunan perpustakaan modern.
Dijelaskan untuk perpusatakaan diharapkan pertengahan tahun 2022 sudah diresmikan dan sekarang tinggal finishing dan diharapkan yang meresmikan presiden, sedangkan jalan Toronipa awalnya diharapkan Februari, tapi karena berbagai kendala di lapangan termasuk kendala Lanina maka kemungkinan bulan Mei sudah selesai.
Sedangkan untuk pembangunan rumah sakit jantung yang biayanya dari SMI dan dari bank dunia diharapkan selesai September atau Oktober sebagaimana hasil kesepakatan dengan pemberi pinjaman.
“Diharapkan begitu memasuki akhir masa kontrak pembangunanya selesai, ketiga mega proyek tersebut diupayakan diresmikan oleh bapak presiden,” ungkap Kepala Bappeda, Saat menjadi narasumber Bincang Sultra di Mektv, Selasa 4 Januari 2022
Meski menetapkan tiga prioritas, papar Robert, pemprov Sultra tetap melakukan pembangunan pada sektor lain seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peningaktan SDM tetap menjadi perhatian karena itu sudah dimandatkan oleh pemerintah pusat, dan harus diberikan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan untuk menurunkan pengangguran tetap menjadi perhatian serius pemerintah provinsi tapi karena kondisi Covid-19 maka pelaksanaanya dengan cara jangka pendek. Makanya semua pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dengan cara padat karya.
Penulis : Redaksi
