Reporter : Hasrun
Editor : Kang Upi
RUMBIA – Puluhan pemuda asal Pulau Kabaena yang tergabung dalam Gerakan 30 September Pemuda Kabaena (G-30-SPK) menagih janji Bupati Bombana, Tafdil soal jalan lingkar.
Janji tersebut menjadi tuntutan yang disampaikan masa G-30 SPK dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (30/9/2019).
Koordinator aksi Yunus Masse menjelaskan, jalan lingkar Kabaena merupakan persoalan kemanusian. Sebab, masyarakat Kabaena ingin hidup dengan layak dan lebih baik.
Yunus juga menyebut, bahwa jalan raya di kabupten yang dikenal dengan daerah penghasil emas di Sultra itu, sebagai negeri antaberantah, karena tidak pernah tersentuh pembangunan.
Baca Juga:
- PT LAW Jadi Contoh Buruk Pemberdayaan, Cegah Konflik Antar Pengusaha Lokal
- Ampuh Sultra Harapkan Pemilik IUP Tak Salah Gunakan Kepmen ESDM 365 untuk Monopoli Jasa Pertambangan
- BULOG Cetak Rekor Sejarah, Pengadaan Beras Tembus 4 Juta Ton
- KSPM FEB UHO Gelar Webinar Nasional, Membongkar Mitos ‘Cepat Kaya’ dan Keamanan Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia
- GERAK Sultra Bongkar Rp 9 T, Gubernur LIRA Lanjut Desak KPK Usut Dugaan Pencucian Uang Gubernur ASR
- Bobrok PT TMS Terus Terbongkar! Jual 14,4 Juta Ton Nikel di Kawasan Hutan, GERAK Sultra, Temuan BPK RI : Kerugian Negara Rp 9 T, Denda Rp 2,09 T Nunggak Rp 1,5 T
“Namun pemerintah tidak peka terhadap hal itu. Saya anggap Bombana ini sebagai Negeri Antaberantah,” tegas Yunus.
Menurutnya, sesuai janji yang disampaikan Pemda Bombana seharusnya melaksanakan janjinya tersebut. “Harus satunya kata dan tindakan. Infrastruktur jalan di Kabaena yang seharusnya menjadi Kenyataan, tapi malah kabur,” teragnya.
Ia juga meminta agar Bupati Bombana, Tafdil tidak pilih kasih dalam mewujudkan program pembanguan infrastruktur di wilayah itu. “Masyarakat Kabaena menginginkan agar pembangunan jalan agar segera dilakukan,” ujarnya.
Untuk tuntutannya ini, masa aksi sedianya akan ditemui Asisten III Setda Bombana, namun masa aksi menolak karena menganggap pejabat daerah tersebut tidak memiliki kapasitas mengeluarkan kebijakan. /B
