Reporter : Ardilan
Editor : Kang Upi
BAUBAU – Aturan Upah Minimum Propinsi (UMP) bagi pekerja sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2018, yang diteken Gubernur Sultra Ali Mazi, belum 100 persen diterapkan di Kota Baubau.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Baubau, Zarta mengungkapkan, penerapan aturan UMP yakni sebesar Rp 2,3 juta per bulan bagi pekerja di Kota Baubau baru menyentuh angka 75 persen saja dari total 672 perusahaan yang ada di daerah itu.
Menurutnya, penyebab belum maksimalnya penerapan aturan UMP di daerah Eks pusat Kesultanan Buton itu karena mayoritas perusahaan yang ada merupakan kategori kecil. Sehingga, kata dia, tidak memungkinkan aturan UMP bisa berlaku 100 persen.
BACA JUGA :
- Nur Alam Gelar Buka Puasa Bersama Santri dan Anak Yatim di Masjid Al Alam Kendari
- Polemik Dugaan Tambang Nikel Ilegal di Konut, Status Hukum Anton Timbang Jadi Sorotan
- Siswa SIP Angkatan 55 Polda Sultra Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Al-Ikhlas Baruga
- Kapolda Sultra Salurkan Zakat Fitrah kepada 159 Penerima Jelang Idulfitri
- Kapolda Sultra Pantau Puncak Arus Mudik di Pelabuhan Amolengo dan Torobulu
“Karena kondisi keuangan mana mungkin perusahaan kecil mau ikut seperti UMP. Kalau perusahaan besar sudah di atas UMP,” ucap Zarta, Rabu (17/7/2019).
Zarta membeberkan, dari 672 perusahaan yang tercatat di Disnaker, terdiri atas enam perusahan besar, 14 perusahaan sedang dan menengah, 652 perusahaan kecil.
Meski begitu, Zarta menegaskan, pihaknya akan terus berupaya agar kedepan, UMP bagi pekerja bisa diterapkan sepenuhnya.
“Kami cari akar masalahnya, kemudian kita carikan solusi. Karena itu, kami terus melakukan komunikasi bersama pelaku usaha dan para tenaga pekerja,” tandasnya. (A)
