oleh

Premanisme Teror Masyarakat Kawasan Eks IUP di Tiga Desa di Kolut, Polisi Diminta Bertindak

-NEWS-417 dibaca

KENDARI, MEDIAKENDARI.COM – Masyarakat di tiga Desa di Kecamatan Lambai, yakni Desa Waitombo, Desa Woise, dan Desa Lambai Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), mendesak Kapolres Kolut untuk megambil tindakan tegas terhadap sejumlah oknum massa, yang memasuki kawasan IUP eks.

Di mana para oknum tersebut, menggunakan alat pengeras suara dan senjata tajam disinyalir juga oknum massa tersebut sebagian ada yang bertindak anarkis.

Syahruddin salah satu Tokoh Masyarakat di Kecamatan Lambai saat dihubungi via WhatsApp, Minggu, (02/09/22) mengatakan, masyarakat sangat terganggu dengan keberadaan sejumlah oknum massa tersebut.

Menurut dia, ketertiban dan kenyamanan warga setempat, meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH), untuk membubarkan sejumlah oknum massa tersebut yang notabene mereka bukan warga Kolaka Utara.

Baca Juga : Begini Kronologi Kericuhan Laga Arema FC vs Persebaya yang Tewaskan 127 Orang

“Apabila tidak ada arahan dan pembubaran massa anarkis tersebut, maka kami warga asli setempat akan mengambil tindakan sendiri,” tegas syahruddin.

Sebelumnya, pada tanggal 14 September 2022 lalu, ratusan massa yang mengaku karyawan PT Putra Darmawan Pratama (PDP) menduduki Jetty PT Kasmar Samudera Indonesia (KSI), yang merupakan tempat bersandarnya kapal tongkang yang memuat ore nikel, milik Masyarakat setempat.

Ratusan massa tersebut membuka portal atau pintu masuk lahan eks IUP PT PDP seluas 850 ha, yang seharusnya dikelola oleh masyarakat setempat untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan dan hal-hal yang memberikan dampak positif kepada segenap masyarakat setempat.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum Fraksi NKRI, Tajudin, membeberkan bahwa pada Tanggal 10 Juni 2021, Hakim telah menolak pemohon peninjauan kembali (PK) dari PT. PDP Terkait IUP Seluas 850 Ha yang telah di cabut ijinnya, oleh Bupati Kolaka Utara Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 64 PK/TUN/2021.

Akan tetapi PT. PDP justru masih mengabaikan putusan tersebut, dan melakukan operasi pertambangan dengan alasan proses hukum masih berjalan.

Baca Juga : Sanksi Berat Menanti, Kisruh Pertandingan Arema Fc vs Persebaya Telan 127 Korban Jiwa

Padahal, peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir dan tidak bisa diganggu gugat. Olehnya itu, Tajudin, menegaskan masyarakat di Kecamatan Lambai sangat menyayangkan dan mempertanyakan Kebenaran dari Putusan Mahkamah Agung No :58 PK/TUN/2022 yang diputus pada 20 April 2022.

Tajuddin menilai kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan pasal 66 ayat (1 dan 3) UU Mahkamah Agung dan pasal 24 (2) UU kekuasaan kehakiman.

Lanjut Tajuddin menyebutkan, pada pasal 66 ayat (1 dan 3) UU Mahkamah Agung Berbunyi “1. Pemohon peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1(satu) kali, 3. Permohonan Peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut pemohon peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi”.

Dan pada Pasal 24 (2) UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”.

“Atas dari regulasi itu, maka pemohon peninjauankembali dapat diajukan hanya 1 kali, dan permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut pemohon peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi,” jelasnya.

Baca Juga : Kanada-Sultra Dorong UMKM Dapat Akses Pasar Internasional

Tajuddin mensinyalir, adanya Mafia Hukum terkait Putusan Mahkamah Agung RI No. Register 58 PK/TUN/2022 Yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2022,

“Masyarakat sangat berharap agar ketua Mahkamah Agung mengevaluasi para Hakim Mahkamah Agung, dengan terbitnya Putusan Nomor 58 PK/TUN/2022 yang dinilai sangat bertentangan dengan pasal 66 ayat (1 dan 3) UU Mahkamah Agung dan pasal 24 (2) UU Kekuasaan Kehakiman,” tukasnya.

Di sisi lain, sejumlah alat berat yang parkir di jetty KSI dipaksa beberapa preman untuk menyerahkan kunci alat tersebut, dan mengancam keras apabila tidak memberikan akan ada resikonya, kasus tersebut sudah kita laporkan ke pihak berwajib tapi belum ada respon selanjutnya.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Ditreskrimsus Polda Sultra mengatakan bahwa lahan tersebut merupakan milik masyarakat, yang masuk dalam IUP PDP yang sementara masih sedang dalam pengurusan.

 

Reporter : Rahmat R