Editor : Wiwid Abid Abadi
KENDARI – Perusahaan tambang PT Karyatama Konawe Utara (PT KKU), yang beroperasi di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), terancam pidana jika terbukti beraktivitas di hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Hal itu diungkapkan Kesat Reskrim Polres Konawe, Iptu Rahcmat Zam Zam, saat dihubungi medikendari.com beberapa waktu lalu.
Rahcmat menjelaskan, pihaknya telah melakukan cek lokasi, dan pemeriksaan terhadap lima saksi dari pihak perusahaan guna menindak lanjuti aduan masyarakat yang menyebut PT KKU diduga beraktivitas di kawasan hutan tanpa IPPKH.
Pihaknya, kata Rahcmat, masih akan mengambil keterangan saksi ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sultra, di Kendari.
Jika nantinya hasil pemeriksaan saksi ahli menyebut bahwa PT KKU merambah kawasan hutab tanpa IPPKH, maka perusahaan tersebut terancam tindak pidana kehutanan.
“Kita masih melakukan penyelidikan, sudah turun ke lapangan, kami juga akan minta keterangan saksi ahli dari BPKH Sultra di Kendari, jika keterangan saksi ahli terkait lokasi aktivitas PT KKU di kawasan itu, maka pihak perusahaan bisa dikenakan pidana kehutanan,” jelas dia.
Baca Juga:
- Polisi Amankan Kericuhan di Area Tambang Nikel PT Askom Matarape, Sejumlah Warga Paksa Operator Turun dari Alat Berat
- Dekan FEB Unusia Pimpin Kolaborasi Internasional Terbitkan Riset Akuntansi Ekologi Syariah di Jurnal Q1 JURIS
- Hj Rujuwati Harun Nyatakan Siap Maju Sebagai Ketua KKSS Kota Kendari 2026-2030
- KAI Sultra Umumkan Hasil UKDPA 2026, 41 Peserta Dinyatakan Lulus Advokat
- KNPI Sultra Desak Kejagung dan Satgas PKH Transparan Soal Denda Administratif Perusahaan Nikel PT TMS di Kabaena Bombana
- Pos PJR Induk Sampara Jadi Tempat Singgah Favorit, Sopir: Pelayanan Ditlantas Sultra Nyaman dan Humanis
“Keterangan saksi ahli dibutuhkan, untuk melihat titik koordinat lokasi PT KKU, apakah dikawasan hutan atau bukan, kalau beraktivitas di kawasan hutan, ada tidak IPPKHnya,” sambungnya.
Sebelumnya, massa dari Forum Aktivis Pemerihati Lingkungan dan Pertambangan Sultra, juga berunjuk rasa di Kantor Dinas Kehutanan Sultra, tentang dugaan aktivitas PT KKU diluar IPPKH yang telah ditentukan.
