KOLAKA UTARA – Ditundanya musyawarah cabang (muscab) dewan pimpinan cabang (DPC) partai demokrat Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi tenggara periode 2022-2027 beberapa waktu lalu membuat anggota DPR RI Dapil Sultra, Rusda Mahmud optimis Jumarding bakal menjadi Ketua DPC Demokrat Kolut.
Kata Rusda, ditundanya musda karena adanya kisruh partai Demokrat dibeberapa daerah di Sultra khususnya di Kolut.
“Sehingga saya sebagai pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) partai Demokrat setelah saya melihat situasi, keadaan dan kondisi karena saya juga sebagai koordinator wilayah (anggota) di Sultra jadi saya kesini disamping melakukan reses saya juga memantau dan melihat secara langsung dan menemui (wawancara) langsung terhadap ke sebelas PAC,” ucap Rusda Mahmud, Selasa 01 Maret 2022 kemarin.
Baca Juga : Bupati Konawe Sambut Hangat Kebebasan Dua Orang Mantan Wali Kota Kendari
Ia mengungkapkan setelah meminta keterangan kepada seluruh pengurus PAC di Kolut ditemukan penyebab ditundanya musda Demokrat karena beberapa pengurus PAC yang SK-nya sudah melewati waktu alias dinyatakan telah mati.
“Karena SK yang mati diperjuangkan jadi siapa yang salah diantara ini. Seharusnya DPD menginstruksikan bahwa sebelum mati SK pengurus harusnya dilakukan sesuai mekanisme AD/ART partai dengan cara menghidupkan (memperpanjang) SK mereka. Ternyata hal tersebut tidak dilakukan sedangkan sebelum muscab ada surat yang turun dari DPP yang menginstruksikan bahwa tidak ada pergantian PAC jadi yang ada itu supaya diperpanjang. Ini tidak dilakukan,” beber Rusda.
Ia menjelaskan Ketua DPC Demokrat Kolut, Surahman saat musda melakukan koordinasi dengan 11 pengurus PAC. Namun dikatakan semua pengurus PAC itu telah memberikan dukungan ke Jumarding.
Baca Juga : Bupati Muna : Dalam Waktu Dekat Ada Mutasi
“Nah tidak lama kemudian bupati turun. Ini yang mau saya pertanyakan kapasitas apa sehingga bupati turun karena dia juga Demokrat harusnya membela yang benar, bukan membantu yang salah. Ada sekitar tiga PAC yang saya temui mereka mengatakan dia suruh kita tandatangani ganda, ini yang membuat saya heran. Ada apa ini, harusnya bupati itu sebagai pembina politik apalagi di Demokrat harusnya berdiri ditengah-tengah siapa pun terpilih menjadi ketua DPC,” terangnya.
Rusda mengaku selaku anggota koordinator Demokrat dirinya bakal melaporkan kejadian itu ke DPP Demokrat. Ia menilai, Jumarding layak menjadi ketua Demokrat Kolut.
“Jadi masalahnya sehingga muscab ditunda karena adanya SK baru yang terbit padahal sudah ada pelarangan dari DPP dengan menerbitkan surat. Bahkan DPP mempertegas bahwa ada dua kemunkinan apakah DPP langsung memutuskan dan menetapkan ketua DPC yang mana dianggap benar atau melakukan muscab ulang,walaupun di DPP itu apakah SK lama atau SK baru yang diterimanya,” urainya.
Reporter : Pendi
