Satgas Kedaulatan Sumber Daya DPP LAT Silaturahmi ke Wagub Sultra, Bahas Keberadaan PT SCM di Routa
KENDARI, Mediakendari.com – Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Tolaki (DPP LAT) melalui Satuan Tugas (Satgas) Kedaulatan Sumber Daya melakukan silaturahmi dengan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua di Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Senin (1/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas keberadaan PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) yang beroperasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara serta isu kedaulatan sumber daya dan perlindungan hak masyarakat adat Tolaki.
Silaturahmi ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi DPP LAT yang sebelumnya dilayangkan kepada PT SCM pada 3 Agustus 2026 lalu, untuk meminta audiensi terkait pengelolaan sumber daya dan masyarakat adat di lingkar tambang.
Ketua Satgas Kedaulatan Sumber Daya DPP LAT, Adrian Tawai, mewakili Rusmin Abdul Gani menyampaikan bahwa pihaknya ingin memastikan investasi pertambangan di Routa tetap menghormati hak-hak adat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
“Kami datang bersilaturahmi kepada Bapak Wakil Gubernur sebagai pembina adat dan pemerintah daerah. Kami ingin ada kejelasan dan sinergi terkait keberadaan PT SCM di Routa. Jangan sampai ada klaim tanah adat yang terabaikan, dan masyarakat Wiwirano Routa tidak mendapatkan kepastian,” ujar Adrian, perwakilan Satgas.
Diketahui, PT SCM merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 21.100 hektare di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe. Sebelumnya, polemik terkait surat DPP LAT bernomor 002/SP/KKBM-AW/IX/2025 yang ditandatangani Ketua Umum DPP LAT Dr. H. Lukman Abunawas terkait klarifikasi tanah adat di Routa sempat menjadi sorotan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua menyambut baik langkah DPP LAT. Menurutnya, Lembaga Adat Tolaki adalah pilar harmoni dan pembangunan daerah.
Wagub menegaskan Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan ASR-Hugua berkomitmen menjaga keseimbangan antara investasi dan kedaulatan sumber daya lokal.
“Pemprov akan menjadi jembatan. Kita ingin investasi jalan, adat terjaga, dan rakyat Sultra sejahtera. Saya minta Satgas DPP LAT terus mengawal dengan data dan pendekatan kekeluargaan. Nanti kita jadwalkan pertemuan bersama antara Pemprov, DPP LAT, dan manajemen PT SCM,” kata Hugua.
Wagub Hugua juga sebelumnya pernah menyoroti ketimpangan kontribusi sektor tambang Sultra yang mencapai Rp188 triliun untuk negara namun transfer ke daerah sangat kecil, sehingga kedaulatan sumber daya menjadi isu krusial.
Melalui pertemuan ini, DPP LAT berharap ada forum resmi yang difasilitasi Pemprov untuk membahas tiga poin utama:
1. Status dan batas wilayah adat Wiwirano Routa 2. Komitmen CSR dan pemberdayaan tenaga kerja lokal dari PT SCM dan proyek Kawasan Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) yang disebut akan menyerap 20 ribu tenaga kerja lokal 3. Mekanisme penyelesaian sengketa adat yang berkeadilan.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk menjaga kondusifitas di Routa dan mengedepankan dialog.
Liputan : Jafrun.
