KENDARI, MEDIAKENDARI.COM – Gerakan Mahasiswa Pembebasan Sulawesi Tenggara (Sultra), bersama aliansi mahasiswa bersuara menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa lalu.
Unjuk rasa itu diikuti oleh puluhan massa aksi, yang berlangsung di Perempat Lampu Merah MTQ, Kota Kendari Provinsi Sultra pada Kamis 8 September 2022.
Dalam aksi yang dibangun itu, massa aksi menggugat untuk menurunkan harga BBM, sebab dari kenaikan tersebut akan berdampak pada kenaikan harga yang lainnya.
Baca Juga : Turnamen U-12 BPR Bahteramas, Sekda Konawe : Jadi Ajang Lahirnya Remaja Berbakat
Ketua Gema Pembebasan Sultra, Muslim menyampaikan dalam orasinya, kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah, dianggap dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat.
“Bila kita melihat dari dinaikkannya harga BBM ini, bisa dapat simpulkan bahwa pemerintah hari ini tidak berpihak kepada rakyat dan justru terkesan menyengsarakan masyarakat,” ujarnya.
Bagaimana tidak, minyak yang diperoleh saat ini bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) dalam negeri, namun kebijakan harga BBM dalam negeri masih selalu mengikuti harga internasional dengan alasan konsumsi BBM jauh melebihi produksi.
Baca Juga : Kecamatan Anggotoa Kembali Ke Induk, Ini Sebabnya
Menurutnya, bila melihat data pada tahun 2021 kebutuhan Indonesia mencapai 1,4 juta barel per hari (bph), sementara produksi hanya sebesar 692 ribu bph (Bp.com 2022). Olehnya untuk menutupi kebutuhan itu, pertamina mau tidak mau harus mengimpor dengan membeli di pasar Internasional.
“Namun logika tersebut tidak tepat, jika menjadi alasan harga BBM harus sesuai internasional. Sebab akar masalah justru pada produksi BBM Indonesia yang tidak bertumbuh. Jika pemerintah serius maka produksi harusnya dapat ditingkatkan sehingga ketergantungan BBM impor berkurang,” ucapnya.
Di tempat yang sama Ketua Aliansi Mahasiswa Bersuara, Hikmah Sanggala mengatakan, hal tersebut juga disebabkan karena negeri ini masih menerapkan sistem kapitalis, sehingga membuat negara terus bergantung pada negara lain.
Baca Juga : Terlibat Kasus Korupsi, Bupati Mimika Dijemput Paksa KPK
“Bahwa amat liberalisasi pasar yang dikendalikan oleh Amerika, meniscahayakan kekuasaan sektor migas dari hulu ke hilir. Namun kita tau hari ini para kapitalis baru menguasai sektor migas kita ini dalam perkara hulu saja, sehingga ini menjadi ancaman sebab para kapitalis tidak akan pernah puas sampai menguasai migas dari hulu hingga ke hilir,” bebernya.
Selanjutnya, ia menuntut kepada pemerintah agar mencabut kebijakan resim dzalim, yang menaikan harga BBM, sebab kebijakan ini dinilai cacat hukum dan prosedural serta tidak menjawab persoalan rakyat Indonesia saat ini.
Serta menawarkan solusi kepada pemerintah, untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan tata pengelolaan yang benar, yaitu tata kelola berdasarkan syariat islam. Sehingga BBM harga murah, dapat dinikmati oleh semua kalangan warga negara, tanpa memandang besaran penghasilan.
Reporter : Muhammad Ismail
Facebook : Mediakendari
