Reporter : Kardin
Editor : Kang Upi
KENDARI – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tengah menyiapkan rencana investigasi terhadap perusahaan tambang ilegal yang beroperasi di delapan provinsi, salah satunya adalah Sulawesi Tenggara (Sultra).
Delapan provinsi yang menjadi proyek Ombudsman yakni Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara.
Asisten ORI Perwakilan Sultra, Ahmad Rustan menerangkan, hingga Juli 2019 mendatang pihaknya bakal mengidentifikasi perusahaan tambang terutama yang ilegal dalam pengoperasiannya.
“Yang biasa terjadi kan seperti, ada yang menambang tanpa ijin, tapi ada juga yang tidak sesuai ijin yang diberikan. Misalnya ijinnya di lokasi A ternyata menambangnya di lokasi B. Ini menjadi objek investigasi,” urainya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/6/2019).
Selain itu jelas Rustan, objek investigasi juga terkait dengan kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan yang melakukan penambangan, namun masuk dalam zona terlarang.
Baca Juga :
- IPIP Paparkan Sederet Program CSR di Pomalaa, Dari Pengendalian Debu Hingga Tanggung 41 Persen Beban Penanganan Sungai Oko-Oko
- Dari Konflik Agraria hingga Kerusakan Lingkungan, MSF Kolaka Desak Tata Kelola Nikel yang Berkeadilan
- BREAKING NEWS: Pasar Ranomeeto Ludes Terbakar Malam Ini
- Anggota DPRD Konawe Gugun Gelar Akad Nikah di Madinah, Bersama Epri
- Yuri Kemal Lantik Bupati Ikbar Ketua DPW PBB Sultra, Tegaskan: Ruksamin Putra Terbaik Sultra Layak Masuk Kabinet Prabowo
- DPC JPKP Nasional Konkep Ajukan Surat RDP ke DPRD Terkait Larangan Aktivitas Nelayan Rumpon di Empat Desa
“Misalnya menambang di kawasan hutan yang belum ada ijin pinjam pakainya,” ujarnya.
Ahmad Rustan menambahkan, pihaknya sendiri telah menyiapkan segala sesuatunya guna pelaksanaan investigasi penambangan ilegal yang mulai dilakukan di bulan Juni 2019 ini.
“Kita sudah siapkan semuanya termasuk tim, minggu depan sudah siap turun lapangan,” pungkasnya. (A)
