Reporter : Mumun
Editor : Taya
WANGGUDU – Menanggapi soal banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Tito Karnavian mendorong agar penyebab banjir tersebut dikaji lebih mendalam. Demikian disampaikan dalam konferensi pers di Rujab Bupati Konawe Utara, Sabtu (22/6/2019).
“Kita perlu mencari tahu apa penyebab banjir bandang ini, karena ini menyebabkan beberapa kabupaten. Ini jangan terjadi lagi, kalau seandainya akar masalah ini cepat dicari tahu,” katanya.
Menurut Tito, banjir di beberapa kabupaten harus melibatkan Pemerintah Provinsi Sultra selaku otoritas bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan pusat melakukan kajian ilmiah soal lingkungan.
“Ini bisa dilakukan kajian lingkungan dengan melibatkan universitas, bisa juga dari ahli konsultan. Banjir bandang ini masalahnya apa? Apa mungkin pengaruh lingkungan intensitas hujan yang tinggi mungkin bisa dibuatkan sistem kanal, supaya arus yang terjang itu bisa mengalir dan tidak terjadi genangan,” ujarnya.
BACA JUGA :
- GERAK-SULTRA Bakal Kawal Penertiban Aset Pemprov Sultra, 800 Temuan BPK RI Jangan Dibiarkan Mengendap
- HMI Untuk Bangsa atau Sekedar Untuk Gerbong?
- Kapolda Sultra Buka Ruang Kritik Pers, Dorong Pemberitaan Akurat untuk Jaga Kamtibmas
- Direktur Penyidikan Jampidsus Dikonfirmasi Penindakan Hukum Terkait Sanksi Satgas PKH Rp2,19 Triliun terhadap Istri Gubernur Sultra ASR Belum Merespons
- Perubahan APBD 2026 Sultra Fokus Perkuat Pelayanan Dasar dan Pembangunan Daerah
- Kejati Sultra Akui Geledah Rumah Direktur PT WNN Hasil Tambang Nikel di Kolaka, LMP Desak Bongkar Hasil Penyitaan
“Apakah ini berkaitan dengan pembukaan lahan, adanya fungsi hutan yang hilang atau berkurang sehingga daya serap air berkurang atau mungkin adanya pemukiman,” lanjutnya.
Meski demikian, Tito mengakui jika Kabupaten Konawe Utara pada khususnya dan Sultra merupakan daerah subur yang mengandung potensi pada sektor perkebunan dan pertambangan.
“Ini menarik banyak investor yang datang ke sini. Ini perlu disiapkan Amdalnya dulu sebelum dikeluarkan perizinannya. Kita ingin sumber daya alam yang besar ini dapat dimanfaatkan sebaiknya demi kepentingan masyarakatnya dan memberikan pemasukan PAD bagi daerah,” harapnya. (A)
