Reporter : Mumun
Editor : Taya
WANGGUDU – Menanggapi soal banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Tito Karnavian mendorong agar penyebab banjir tersebut dikaji lebih mendalam. Demikian disampaikan dalam konferensi pers di Rujab Bupati Konawe Utara, Sabtu (22/6/2019).
“Kita perlu mencari tahu apa penyebab banjir bandang ini, karena ini menyebabkan beberapa kabupaten. Ini jangan terjadi lagi, kalau seandainya akar masalah ini cepat dicari tahu,” katanya.
Menurut Tito, banjir di beberapa kabupaten harus melibatkan Pemerintah Provinsi Sultra selaku otoritas bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan pusat melakukan kajian ilmiah soal lingkungan.
“Ini bisa dilakukan kajian lingkungan dengan melibatkan universitas, bisa juga dari ahli konsultan. Banjir bandang ini masalahnya apa? Apa mungkin pengaruh lingkungan intensitas hujan yang tinggi mungkin bisa dibuatkan sistem kanal, supaya arus yang terjang itu bisa mengalir dan tidak terjadi genangan,” ujarnya.
BACA JUGA :
- Penyidik Pidsus Kejari Konawe telah Periksa 18 Saksi Dugaan Korupsi Dana Insentif di Kantor Bapenda
- Mahasiswa KKN Tematik Literasi UHO 2026 gelar Kerja Bakti dan Penataan Ruang di Balai Desa Desa Simbula Kolut
- Suparman Pagala, Kades Lerehoma Terpilih Hasil PAW, akan Disoal karena Rangkap Jabatan Kepala Security di PT TPM
- Kejari Konawe Gelar Penilaian Barang Rampasan Ore Nikel Hasil Tambang Ilegal di Konut
- Kapolda Sultra Ajak Wujudkan Lingkungan Aman dan Ramah Anak pada Peringatan Hari Anak Nasional 2026
- Konsorsium Driver Sultra Surati Gubernur, Ini Materi Pengaduannya
“Apakah ini berkaitan dengan pembukaan lahan, adanya fungsi hutan yang hilang atau berkurang sehingga daya serap air berkurang atau mungkin adanya pemukiman,” lanjutnya.
Meski demikian, Tito mengakui jika Kabupaten Konawe Utara pada khususnya dan Sultra merupakan daerah subur yang mengandung potensi pada sektor perkebunan dan pertambangan.
“Ini menarik banyak investor yang datang ke sini. Ini perlu disiapkan Amdalnya dulu sebelum dikeluarkan perizinannya. Kita ingin sumber daya alam yang besar ini dapat dimanfaatkan sebaiknya demi kepentingan masyarakatnya dan memberikan pemasukan PAD bagi daerah,” harapnya. (A)
