INDONESIA – Ujaran kebencian yang menyebar melalui dunia maya dan kampanye langsung dapat berpengaruh terhadap generasi muda dalam memilih calon pemimpin pada pemilu. Hal tersebut tergambar dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti ujaran kebencian yang juga dosen sekolah tinggi LSPR (London School of Public Relation), Lestari Nurhayati.
Baca Juga :
- HPN, Eks Ketua GMNI Kendari: Pers Penyangga Demokrasi dan Mitra Strategis
- Solid Tanpa Celah, Golkar Bombana Percaya Heryanto Pimpin Periode Berikutnya
- PADI Sultra Resmi Kantongi SKT Kesbangpol, Langkah Awal Menuju Peserta Pemilu 2029
- PAW Ketua DPRD Sultra Dipersoalkan, Rasmin Jaya: Ada Kepentingan Terselubung!
- Wali Kota Kendari Dapat Apresiasi Langsung dari Ketua Umum Golkar di Musda XI Sultra
- Kader Gerindra Konawe Protes Penetapan PAW, KPU Dinilai Abaikan Aturan Pemilu
Menurutnya, dari 109 responden penelitiannya, 8,1 persen di antara mereka terpengaruh dengan ujaran kebencian dalam menentukan pilihan calon. Penelitian ini dilakukan selama sebulan pada Januari 2017 dengan responden di seluruh wilayah Jakarta.
“Pemilih muda ternyata tidak kebal terhadap ujaran kebencian. Selama ini kan selalu bilang media sosial, media online, cuma kampanye di panggung tidak berpengaruh. Jangan salah, ternyata tetap bahwa semua bentuk ujaran kebencian yang dilakukan berbagai pihak itu bisa mempengaruhi keputusan orang untuk pemilihannya,” jelas Lestari Nurhayati saat berdiskusi di Jakarta, Rabu (20/3/2019).
Lestari mengingatkan agar tidak menyepelekan dampak dari penyebaran ujaran kebencian yang berkisar 8 persen tersebut. Sebab, menurutnya hal tersebut dapat memecah persatuan bangsa karena terus digunakan oleh pihak-pihak yang berkontestasi dalam pemilu.
“Kalau ini digunakan sebagai salah satu cara yang terus menerus oleh pihak-pihak dalam politik untuk memenangkan pencalonan mereka. Maka kita dalam situasi kebangsaan dan kenegaraan yang kritis. Karena kita mempertaruhkan kebhinekatunggalan kita. Kita mempertaruhkan nilai-nilai kebangsaan yang sudah kita jaga,” tambahnya.
Sementara Dosen Psikologi Media dari Universitas Indonesia, Laras Sekarasih menjelaskan, maraknya penyebaran ujaran kebencian dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Menurutnya, ujaran kebencian tersebut akan mudah diterima jika sejalan dengan nilai yang diyakini seseorang. Meskipun, fakta yang disampaikan ujaran kebencian tersebut terkadang tidak benar.
Baca Juga :
- Kontroversi Gedung Koperasi Merah Putih Konawe: Pihak Teknis Bantah Tudingan Tidak Sesuai Spesifikasi
- Penataan Ulang Komposisi Pengurus BPR Bahteramas, Harapan Baru bagi Masyarakat
- MBG di Konawe: Program Baik yang Dipahami Salah, Korwil BGN Klarifikasi Fakta Sebenarnya!
- BGN Tekankan Pentingnya Keamanan Makanan di wilayah SPPG Konawe
- Gerakan Prabowo Indonesia Maju Mengelar Buka Puasa Bersama Sekaligus Santunan Anak Yatim di Tongauna
- BPR Bahteramas Konawe Siap Kawal Visi-Misi Pembangunan ‘Konawe Bersahaja’ 2025–2030 Bebas Narkoba
“Kita butuh koherensi dalam hidup. Kita butuh naratif yang konsisten. Jadi lebih mudah bagi kita untuk mempercayai atau mengaminkan ujaran yang kita percayai atau kita dukung. Sebaliknya ketika ujaran kebencian tidak sesuai dengan yang kita yakini, itu lebih mudah buat kita terprovokasi,” jelas Laras.
Laras menambahkan penyebaran ujaran kebencian akan semakin masif jika pembuatnya adalah orang yang diteladani banyak orang. Karena itu, kata dia, perlu literasi media bagi masyarakat guna mengatasi penyebaran ujaran kebencian.
Psikolog Mellia Christia mengatakan ujaran kebencian pada dasarnya dipicu oleh rasa marah seseorang terhadap sesuatu. Namun, terkadang, ekspresi marah tersebut disampaikan ke orang lain yang memiliki kesamaan dengan orang yang ia benci. Dalam konteks negara, kemarahan tersebut biasanya ditujukan kepada pemimpin daerah atau presiden.
“Kenapa menyerang orang-orang tertentu. Karena orang-orang tertentu menjadi kambing hitam yang dianggap bertanggung jawab atas ketidakmampuan mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Kalau negara, maka orang yang paling bertanggungjawab adalah presiden. Jadi dialah yang dijadikan kambing hitam kemarahan-kemarahan. Atau kalau di daerah adalah gubernurnya,” jelas Mellia.
Kemungkinan lain, kata Mellia adalah perasaan marah secara kolektif sebagai pengalaman bangsa yang pernah dijajah Belanda dalam waktu lama. Sehingga ketika, perasaan tersebut tidak dapat disampaikan akan mudah tersulut atau terprovokasi dengan sesuatu lain seperti ujaran kebencian.
Baca Juga :
- Prajurit Lanud Haluoleo Diperiksa Terkait Dugaan Curanmor, Pimpinan Tegaskan Tidak Ada Toleransi
- Bid Humas Polda Sultra Bagikan 100 Paket Takjil, Pererat Hubungan dengan Warga
- Toko Damai Gelar Promo Ramadan dan Bazar Sembako, Diskon Hingga Rp5 Ribu
- Bantuan Pangan Sultra Disalurkan Sebelum Lebaran, 10 Kg Beras dan 2 Liter Minyak untuk KPM
- Ramadhan Tetap Produktif, Informa Kendari Tawarkan Solusi Penataan Ruang Kerja Lebih Nyaman
- PWI Sultra Perkuat Sinergi Lewat Buka Puasa Bersama di Kendari
Selain itu, kata dia, ujaran kebencian juga disebabkan kegagalan seseorang dalam mengatasi perbedaan di masyarakat. Apalagi di tengah masyarakat Indonesia yang sangat beragam dari sisi agama, budaya, bahasa dan lainnya. Menurutnya, keberagaman ini bisa berpotensi besar dalam menyuburkan ujaran kebencian di Indonesia jika tidak teratasi dengan baik.
Studi LSPR dalam skala kecil. Dibutuhkan studi-studi dalam skala lebih besar untuk memastikan kebenaran bahwa ujaran kebencian yang menyebar melalui dunia maya dan kampanye langsung mempengaruhi generasi muda dalam memilih calon pemimpin pada pemilu. [sm/ab]
