Reporter: Kardin
Editor : Kang Upi
KOLAKA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kolaka menetapkan Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu sebagai desa binaan pengawas pemilu, sebagai pilot project dalam menangkal berbagai kecurangan sekaligus mencegah praktik politik uang pada pemilu mendatang.
Hal tersebut sebagaimana dibahas dalam Rapat Dalam Kantor (RDK) bertema ‘Koordinasi Dengan Mitra Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Desa Binaan dan Pengawasan DPT Berkelanjutan’ yang digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Kolaka, Kamis kemarin (21/11/2019).
Hadir dalam RDH ini, sejumlah mitra kerja Bawaslu Kolaka seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil, Kepala Desa, KPU Kolaka dan perwakilan dari pihak sekolah.
Baca Juga :
- Pemprov dan DPRD Paripurnakan HUT Sultra ke-60
- Wakili Pj Gubernur, Sekda Sultra Paparkan Tiga Kunci Sukses Otoda dari Kemendagri
- Keciprat Dana Pusat Rp 29 Miliar, Pj Bupati Konawe akan Fokus Tiga Program Pembangunan, Bangun Jalan Dari Kasipute Tembus Bandara HO
- LIRA Sultra Tantang Kejati Usut Proyek Pembangunan Stadion Lakidende yang Diduga Mangkrak
- Usai Terima Penghargaan dari Jokowi, KSK Klaim Didukung Surya Paloh dan Partai Pemenang Pilpres untuk Maju Cagub Sultra
- Status Kinerja Tinggi, Hanya Kery Satu-satunya Mantan Bupati di Sulawesi yang Turut Raih Penghargaan dari Presiden Jokowi
“Desa Binaan yang akan dibentuk ini menjadi awal percontohan bagi desa-desa yang ada di beberapa kecamatan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, sehingga bisa mengurangi pelanggaran pemilu,” kata Ketua Bawaslu Kolaka, Juhardin.
Menurutnya, Desa Lambolemo bisa menjadi pionir dalam pengawasan partisipatif. Pihaknya optimis program itu bisa menambah desa pengawasan politik dan desa anti politik uang.
Ditempat yang sama, Kepala Desa Lambolemo Kecamatan Samaturu, Usman mengaku dirinya menyambut positif gagasan yang diinisiasi Bawaslu Kabupaten Kolaka tersebut.
“Saya senang dengan gagasan Desa Binaan itu ditempatkan di desa kami, tentu saja saya dan masyarakat bisa menjadi desa percontohan pengawasan pemilu, sehingga bisa menggiatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah pelanggaran seperti politik uang,” katanya.
Tanggapan yang sama juga disampaikan Sekretaris Dinas BPMD Kabupaten Kolaka, Rahmat Hidayat, bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada Bawaslu Kolaka atas rencana pembentukan desa binaan pengawas pemilu.
“Saya mendukung pembentukan desa binaan ini, karena ke depan bisa membantu pengawas pemilu dalam mengurangi kecurangan maupun pelanggaran yang terjadi di pemilu,” paparnya. /A
