LABUNGKARI – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Pasar Baru berunjuk rasa dibeberapa titik di Kabupaten Buton Tengah, diantaranya depan Polsek Mawasangka, Depan SMAN 1 Mawasangka, Depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Tengah dan berujung di Kantor DPRD Buton Tengah.
Korlap Aksi, Majidu mengatakan, pihaknya menemukan indikasi Mark Up dana BOS berupa buku sejumlah Rp 200 juta, pungutan uang Komite Rp 130 ribu, pungutan Uang OSIS Rp 90 ribu per tahun.
“Masalah penyalahgunaaan dana BOS dan Pungutan Liar yang dilakukan SMAN 1 Mawasangka, berdasarkan hasil infestigasi kami, masih diberlakukan uang komite dan uang OSIS, kalau tidak membayar tidak bisa mengikuti ujian, kemudian Pemotongan PIP Rp 100 ribu persiswa dari dana yang diterimakan Satu Juta Rupiah, dengan alasan komite untuk membayarkan Guru Tidak Tetap,” jelas Majidu di Kantor DPRD Buteng.
Saat dikonfirmasi, Kepala SMAN 1 Mawasangka, Joedi Soeprijono langsung membantah dan menjelaskan tuduhan tersebut. Ia mengatakan anggaran pengadaan buku tersebut telah memiliki ketentuanya dari Juknis dana BOS Tahun 2017 bahwa besaran anggaran pengadaan dana buku sebesar 20 persen dari dana BOS dan semuanya telah dibelikan.
“Tututanya tidak berdasar karena, tuntutan mereka bahwa SMAN 1 Mawasangka tidak mengadakan buku, padahal buku itu sudah dibelikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Juknis yang sebesar 20 persen pada triwulan kedua, buku itu saat ini sudah berada di Perpustakaan,” jelas Joedi.
Joedi menerangkan, soal dana komite, pihak sekolah hanya mengajukan program sesuai dengan kebutuhan, sejumlah kekurangan dari bantuan transport Guru Tidak Tetap yang pada saat itu denhan kisaran Rp 40 juta melalui rapat yang dihadiri orang tua siswa.
“Yang dibawa ke rapat yang di pimpin ketua komite, ada juga disitu pengurus komite, yang dihadiri kurang lebih sekitar 100 orang tua murid, bahkan ada anggota DPRD pak Kadir teme yang mengatakan siap menyumbang 1 juta,” Papar Joedi
Sementara, Program Indonesia Pintar (PIP) Joedi menegaskan yang Pemotongan 1 juta dipotong seratus, kemudian yang 5 ratus dipotong 50 ribu, atas kesepakatan orang tua siswa pada tahun 2017, Mereka rapat mereka sendiri yang menentukan berapa jumlahnya.
“Uang OSIS itu siswa sendiri yang rapat, yang menyusun program, kemudian kebutuhan alokasi dikurangi dengan bantuan dari dana bos itu ditetapkan sebesar 90 ribu pertahun, itupun bukan pihak sekolah tapi osis sendiri yang rapat,” terangnya.
Soal siswa yang akan dikeluarkan jika tidak membayar biaya komite dan OSIS juga dibantah Kepala Sekolah.Kepala SMAN 1 Mawasangka juga mengaku memiliki Berita Acara yang ditandatangani orang tua siswa.
“Tidak benar, karena buktinya hari ini juga masih banyak yang tidak menyelesaikan pembayaran Iuran OSIS dan komite mereka juga tetap ikut ujian, Kami memiliki dasar, dimana rapat orang tua murid, mengadakan rapat pada juli 2017 lalu,” urainya.
Joedi berharap kepada orang tua siswa SMAN 1 Mawasangka agar mengeluh kepihak sekolah jika keberatan dengan anggaran komite, dan OSIS.
“Saya berharap kalau memang orang tua tidak mau membantu pihak sekolah, harus koordinasi dengan pihak sekolah, kemudian GTT Kami akan batasi. Kemudian, transparansi anggaran dana BOS boleh dikatakan setiap rapat, jika kita menerima uang kemudian sesuai dengan jumlah pengeluaran, memang tidak terpampang secara umum tetapi saya selalu sampaikan disetiap kegiatan rapat,” tutup Joedi.
Reporter: Dzabur
Editor: Kardin
