Editor: Taya
KENDARI – Tingkat kelahiran Total Fertility Rate (TFR) Konawe Utara saat ini tercatat pada angka 2,7 atau lebih tinggi dari TFR nasional yang berada pada angka 2,1.
Bupati Konawe Utara, Dr.Ir.H. Ruksamin, ST.,M.Si, IPM, ASEAN Eng. menjelaskan pihaknya berkomitmen akan menurunkan TFR tersebut dibawah 2,7 dengan menggalakan penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Pendewasaan Usia Perkawinan. Demikian disampaikan saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi (rakorda) Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2019 di Kendari, Kamis (21/3/2019).
Baca Juga :
- Safari Ramadan di Konawe Utara, Wagub Sultra Pererat Silaturahmi dengan Warga
- Penataan Ulang Komposisi Pengurus BPR Bahteramas, Harapan Baru bagi Masyarakat
- Bersama Bupati, Kapolres Konut Pimpin Apel Siaga Kamtibmas Sambut Ramadan 1447 H
- Kapolsek Sawa Sambangi SMAN 1 Lembo, 400 Siswa Diingatkan Bahaya Narkoba dan Miras
- Pemkab Konawe Utara Tanggap Bencana, Serahkan Bantuan ke Warga Padalere Utama
- Polisi Masuk Sekolah, Edukasi Lalu Lintas untuk Generasi Muda Konawe Utara
“Untuk menunjang keberhasilan program KB di Konawe Utara pemerintah telah mengalokasikan anggaran tahun ini sebesar Rp 21 miliar lebih,” jelasnya.
Alumni 1992 Jurusan Teknik Kimia FTI UMI Makassar ini merinci, dukungan anggaran untuk keberhasilan program KB di daerahnya meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 18.648.880.812 menjadi Rp. 21.009.324.352 yang terdiri dari belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 1.674.246.352 dan belanja langsung yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 607.160.000, Belanja Barang dan Jasa Rp. 17.112.068.000 serta belanja modal sebesar Rp. 1.615.850.000.
“Aspek koordinasi program dan aspek koordinasi lintas sektor, dengan melibatkan tenaga pengelola KB dalam Musrembang terus kami laksanakan,” katanya.
Ruksamin memaparkan selain dukungan anggaran pihaknya juga melakukan percepatan pencapaian akseptor KB melalui program Jumat Barokah.
“Kegiatan ini dibentuk dengan memberdayakan seluruh satuan kerja pemerintah kabupaten untuk bertemu langsung kepada masyarakat pada hari jumat setiap bulan dengan membawa program masing-masing, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat melakukan Pelayanan KB gratis dan pembinaan poktan-poktan kepada masyarakat,” paparnya.
Baca Juga :
- Safari Ramadan di Konawe Utara, Wagub Sultra Pererat Silaturahmi dengan Warga
- Wakapolda Sultra Hadiri Misa di Gereja St. Isidorus, Serahkan Bantuan dan Gelar Bakti Kesehatan
- Pertamina Siapkan Mudik Gratis MyPertamina untuk Masyarakat Sulawesi
- PMII Rayon Pertanian Bagikan Takjil kepada Masyarakat Kendari
- Warga Soroti Lambannya Penanganan Kasus di Polsek Poasia
- Putusan MK No.145/PUU-XXIII/2025 Perkuat Perlindungan Wartawan
Pada aspek penggerakan, lanjut penerima sertifikat internasional ASEAN ini, pihaknya meningkatan biaya operasional bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub PPKBD.
Untuk diketahui, TFR adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Kegunaannya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.
