Editor: Taya
KENDARI – Tingkat kelahiran Total Fertility Rate (TFR) Konawe Utara saat ini tercatat pada angka 2,7 atau lebih tinggi dari TFR nasional yang berada pada angka 2,1.
Bupati Konawe Utara, Dr.Ir.H. Ruksamin, ST.,M.Si, IPM, ASEAN Eng. menjelaskan pihaknya berkomitmen akan menurunkan TFR tersebut dibawah 2,7 dengan menggalakan penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Pendewasaan Usia Perkawinan. Demikian disampaikan saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi (rakorda) Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2019 di Kendari, Kamis (21/3/2019).
Baca Juga :
- Warga Morombo Tagih Komitmen Kesejahteraan dari PT Konawe Nikel Nusantara
- Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Anoa 2026, Kapolres Konut Tekankan Sinergi Pengamanan Mudik
- Safari Ramadan di Konawe Utara, Wagub Sultra Pererat Silaturahmi dengan Warga
- Penataan Ulang Komposisi Pengurus BPR Bahteramas, Harapan Baru bagi Masyarakat
- Bersama Bupati, Kapolres Konut Pimpin Apel Siaga Kamtibmas Sambut Ramadan 1447 H
- Kapolsek Sawa Sambangi SMAN 1 Lembo, 400 Siswa Diingatkan Bahaya Narkoba dan Miras
“Untuk menunjang keberhasilan program KB di Konawe Utara pemerintah telah mengalokasikan anggaran tahun ini sebesar Rp 21 miliar lebih,” jelasnya.
Alumni 1992 Jurusan Teknik Kimia FTI UMI Makassar ini merinci, dukungan anggaran untuk keberhasilan program KB di daerahnya meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 18.648.880.812 menjadi Rp. 21.009.324.352 yang terdiri dari belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 1.674.246.352 dan belanja langsung yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 607.160.000, Belanja Barang dan Jasa Rp. 17.112.068.000 serta belanja modal sebesar Rp. 1.615.850.000.
“Aspek koordinasi program dan aspek koordinasi lintas sektor, dengan melibatkan tenaga pengelola KB dalam Musrembang terus kami laksanakan,” katanya.
Ruksamin memaparkan selain dukungan anggaran pihaknya juga melakukan percepatan pencapaian akseptor KB melalui program Jumat Barokah.
“Kegiatan ini dibentuk dengan memberdayakan seluruh satuan kerja pemerintah kabupaten untuk bertemu langsung kepada masyarakat pada hari jumat setiap bulan dengan membawa program masing-masing, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat melakukan Pelayanan KB gratis dan pembinaan poktan-poktan kepada masyarakat,” paparnya.
Baca Juga :
- Perum Bulog dan Pemerintah Konawe Salurkan Bantuan Pangan kepada Masyarakat Miskin
- Nur Alam Gelar Buka Puasa Bersama Santri dan Anak Yatim di Masjid Al Alam Kendari
- Polemik Dugaan Tambang Nikel Ilegal di Konut, Status Hukum Anton Timbang Jadi Sorotan
- Siswa SIP Angkatan 55 Polda Sultra Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Al-Ikhlas Baruga
- Kapolda Sultra Salurkan Zakat Fitrah kepada 159 Penerima Jelang Idulfitri
- Kapolda Sultra Pantau Puncak Arus Mudik di Pelabuhan Amolengo dan Torobulu
Pada aspek penggerakan, lanjut penerima sertifikat internasional ASEAN ini, pihaknya meningkatan biaya operasional bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub PPKBD.
Untuk diketahui, TFR adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Kegunaannya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.
