Reporter: Muh. Ardiansyah R
Editor: Kang Upi
KENDARI – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) menutup tahun 2019 dengan catatan kinerja positif. Hal itu dicapai melalui penyerahan 1000 sertifikat untuk warga.
Penyerahan ini digelar meriah di Lapangan Benu-benua, Kota Kendari, Senin (9/12/2019) dan dihadiri ribuan warga yang hadir dengan wajah sumringah karena sertifikat tanahnya akan diterima.
Ribuan sertifikat yang diserahkan tersebut adalah milik warga dari tiga kabupaten, yakni Konawe Selatan (Konsel) 100 sertifikat, Konawe 100 sertifikat dan Kota Kendari 800 sertifikat.
Sertifikat tersebut diterima secara simbolis oleh 13 perwakilan program PTSL, yakni Desa Telaga Biru, Desa Mowila, Kelurahan Rahandouna, Punggolaka, Watulondu,Kota Kendari.
Sertifikat aset SD 16 Poasia, SD 23 Lalodati, Pasar Rakyat Wayong, Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Pondambea Kota Kendari, Sertifikat Barang Milik Negara (BMN) atas nama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sultra.
Sertifikat wakaf untuk pondok pesantren atas nama Yayasan Hidayatullah Kota Kendari, Setifikat rumah Ibadah atas nama pengurus Gereja dan Papa miskin Roma Katolik ‘Santo Fransiskus Xaverius’ Sadoha Konawe Selatan, Sertifikat Rumah ibadah atas nama gereja Protestan Sultra (Gepsultra).
Mewakili Gubernur Sultra, Ali Mazi, Asisten II Setda Sultra, Suharno mengatakan Pemprov mengapresiasi jajaran BPN Sultra karena telah melakukan langkah nyata melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
“Dengan pelaksanaan pendaftaran tanah ini, diharapkan Sultra bisa menjadi provinsi terdepan dalam mewujudkan provinsi dengan dokumen pertanahan terlengkap pada tahun 2025,” kata Suharno yang merupakan asisten bidang Administrasi Pembangunan dan Perokonomian Setda Sultra.
Menurutnya, Pemprov sangat mendukung program PTSL. Ia juga menyebut Gubernur Sultra telah menginstruksikan Bupati dan Walikota untuk berperan nyata dalam program ini dengan membentuk tim pendamping yang bekerjasama dengan kantor pertanahan kabupaten kota.
“Bekerjasama dengan kantor pertanahan untuk mendata masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya, dan terutama harus di dorong masyarakatnya agar antusiasimendaftarkan tanahnya,” ungkap Suharno.
Sementara itu, Kepala BPN Wilayah Sultra, Kalvin Andar Sembiring mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) di BPN untuk membantu masyarakat dan memberikan dampak yang lebih besar.
“Penataan aset yang dilaksanakan apabila ada dukungan dari komponen utama yakni masyarakat sebagai penerima manfaat, sehingga pemerintah daerah cukup memberikan dan memfasilitasi agar aset tidak bersifat statik tapi dinamis,” ucapnya Kalvin.
Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, Irwan Idrus menjelaskan, program PTSL mulai dari pengukuran sampai penyerahan sertifikat kepada masyarakat dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga :
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- KPU Muna Barat Sukses Raih Penghargaan Peringkat I Terkait Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye
- Nekat Bawa Sabu Seberat 104.25 Gram dengan Upah Rp 2 Juta, Pria di Muna Ditangkap Polisi
- Pemda Koltim Gelar Sayembara Logo HUT ke 12 Tahun
- Kapolri Apresiasi Peluncuran 2 Buku Antikorupsi di Harkordia
“Ini pembagian sertifikat dari hasil PTSL pembiyaan murah sekali, untuk kegiatan yang berhubungan dengan pertanahan misalkan pengukuran, penerbitan sertifikat dan penerimaannya di biayai APBN,” ucapnya saat di temui MEDIAKENDARI.com.
Ia juga mengungkapkan, tahun 2019, pihaknya menuntaskan 6500 sertifikat yang telah diselesaikan dan tinggal di bagikan kepada masyarakat. Terkhusus Kota Kendari sudah 800 sertifikat yang di bagikan di tiga kelurahan.
“Sekarang mulai awal dibagikan, Kota Kendari 800 sertifikat di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Watulondo 350, Kelurahan Rahundona 250 dan Kelurahan Punggolaka 150,” ungkpanya.
Ditemui MEDIAKENDARI.com, salah seorang warga penerima sertifikat dari Kelurahan Sambule, Sungku Ali mengatakan dirinya berterimah kasih kepada Pemerintah Provinsi Sutra terutama BPN Wilayah Sultra dan Kota Kendari yang telah memperhatikan masyarakat terutama pada nelayan.
“Dapat membantu saya dengan berawalkan usaha kecil, sehingga terutama pada penyerahan atas tanah ini,” pungkasnya.
