Editor : Kang Upi
KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,51 persen dari besaran UMP tahun 2019 lalu, atau sebesar Rp 200.144,17.
Dengan kenaikan tersebut, dari UMP 2019 sebesar Rp 2.552.014,52, ditambahkan kenaikan 8,51 persen atau Rp 200.144,17 menjadi Rp 2.752.158,69, yang ditetapkan sebagai UMP tahun 2020.
Merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Sultra nomor 38 tahun 2019 tentang penetapan UMP sektoral Provinsi Sultra tahun 2020, besaran UMP ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2020.
Terkait penetapan ini, Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Tenaga Kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sultra, Muhammad Amir Taslim menjelaskan, UMP tersebut wajib untuk semua pelaku usaha.
“Ruang lingkup pemberlakuan upah minimum adalah semua unit usaha yang mempekerjakan tenaga kerja, dalam hubungan kerja. Dalam hubungan kerja dimaksud, itu berarti antara pekerja dan pemilik perusahaan ada perjanjian kerja,” kata Amir Taslim, Rabu (6/11/2019).
Jadi itu berlaku untuk semua unit usaha, kategori usaha kecil atau yang mempekerjakan 1 – 45 pekerja, menengah dengan 55- 99 pekerja dan kategori besar dengan 100 atau lebih pekerja.
“Sejauh ini tidak ada resistensi atau complain, atau keluhan dari pihak pelaku usaha atas besaran UMP yang ditetapkan, maupun asosiasi pelaku usaha tehadap kenaikan upah minimum yang diberlakukan setiap tahun,” ungkapnya.
Meski demikian, kata Amir, sekira terjadi resistensi dari pelaku usaha, maka dibolehkan untuk menangguhkan dalam melaksanakan pembayaran upah bagi tenaga berdasarkan UMP, namun perusahaan harus memenuhi sayarat yang ketat.
“Salah satu syaratnya, perusahaan harus diaudit oleh akuntan publik. Jadi tidak serta merta, ada mekanisme khusus yang harus ditempuh kalau misalkan dia tidak bisa melaksanakan upah minimum tahun berkenan,” terang Amir.
Baca Juga :
- Polres Baubau Kawal 98 Kader PMII Sultra ke Muspimnas Bandung, Kapolres Noer Alam : Mereka Adik-Adik Kita, Harus Aman Sampai Tujuan
- KEPMEN 365 SOLUSI LAPANGAN KERJA, Ketua Pokdarkamtibmas, Rusmin Abdul Gani Minta Menteri ESDM Bahlil Implementasi Sampai ke Lapangan
- Quick Wins Kapolri, Polda Sultra Edukasi Bahaya Judi Online dan Penipuan Digital di SMAN 5 Kendari
- Komisaris MEK TV Serahkan Penghargaan kepada Kasi PAPBB Kejari Konawe usai Live Bahas Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
- Gempar NASIONAL, Projo: Gibran Mundur dari Wapres, Surat Pengunduran Sudah Diserahkan ke Prabowo di Halim, Istana Belum Bicara
- REKOR BURUK! Baru Di Era ASR, Komisi Informasi Sultra Kosong Total! UU KIP Dilanggar, Hak Rakyat Dimatikan
Ia juga menjelaskan, dalam mengefektifkan pelaksanaan UMP sebagaimana ditetapkan, pihaknya juga tengah menyusun Surat Edaran Gubernur Sultra, yang nantinya akan dikirimkan kepada stakeholder terkait.
“Akan ditindaklanjuti juga dengan surat edaran gubernur, kami sedang susun materi edarannya, nanti kami akan sampaikan edaran itu kepada seluruh pelaku usaha, pemerintah, asosiasi pengusaha, serikat buruh dan lainya,” pungkasnya.
