Reporter : Rahmat R
Editor : Kang Upi
KENDARI – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas menegaskan akan menepati janji soal pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Konawe Kepulauan (Konkep).
Menurutnya, janji tersebut akan ditunaikan sesuai batas waktu yang diberikan masyarakat yakni 28 Maret 2019. Kepastian pencabutan IUP ini bakal diputuskan pada rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sultra dan Pemda Konawe Kepulauan.
“Limit yang diminta masyatakat 28 Maret 2019 dan kami tetap sesuai komitmen. Kan sudah rapat dua kali. Sudah final, sisa Gubernur yang tandatangani,” ungkapannya Kamis (21/03/2019).
Ia juga menjelaskan, mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWPPPK), Pulau Wawonii tidak diperuntukkan bagi investasi pertambangan, sehingga pencabutan IUP di Pulau tersebut beralasan.
Mantan Bupati Konawe ini menguraikan, adanya potensi pencemaran lingkungan dan kawasan yang dihuni masyatakat, hal itu mendasari ketidaklayakan investasi pertambangan di Konkep.
“Juga sudah ada surat edaran dari KemenATR/BPN bahwa Pulau Wawonii tidak layak ada pertambangan,” tambahnya.
Selain itu, alasan lain yang patut dipertimbangkan adalah masifnya penolakan masyarakat atas keberdadaan usaha pertambangan, sehingga ketika dipaksakan maka berpotensi menciptakan situasi kahar.
Baca Juga :
- PAKET Stadion Lakidende Rp 35 MILIAR TERANCAM MANGKRAK, Pengamat Konstruksi, Ilham: Kalau 84 Persen Sisa Mau Dikejar 45 Hari, Mana Bisa? Kecuali Bobot Dikarang!
- Gubernur Sultra Optimistis Kawasan Olahraga Lakidende Rampung 31 Desember 2026, Meski Progres Baru 16,76 Persen, Diminta Masyarakat Awasi Proyek Rp35 M
- DIREKTUR MUDA INI BIKIN HEBOH, Tri Saktiawan Okan : PT Rezky Cahaya Mineral Siap Kawal Asosiasi UMKM dan Koperasi Tambang Nikel Sampai Berdiri
- BADAI BESAR DI SULTRA AKAN SEGERA DATANG, Arif Kurniawan Diduga Berkongsi Bisnis dengan Istri Gubernur Sultra, Jejaring Tambang Nikel Kabaena Sampai Konawe Utara Dibongkar Kejagung
- Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Wakapolda Suktra Ajak Personel Teladani Semangat Pengabdian
- H. Anton Tias Dukung Penuh Terbentuknya Asosiasi UMKM dan Koperasi Tambang Nikel, Pengusaha Lokal Harus Punya Benteng, Kawal SPK dan Jaga Kepmen 365
“Kemarin ada demo jadi kita harus jaga keamanan. Apalagi mendekati Pemilu sehingga kondusifitas harus diutamakan,” ujarnya.
Menurutnya juga, dari 13 IUP yang ada, hanya satu perusahaan yang baru akan beroperasi. Dan perusahaan tersebut sebut pun masih menuntaskan urusan AMDAL Jety-nya. “Pemberhentian itu tidak perlu ada apa-apa, tinggal dicabut saja,” tukasnya. (A)
