Reporter : Kardin
Editor : Taya
LANGARA – Persoalan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) rupanya belum juga surut. Baru-baru ini, tim monitoring utusan Gubernur Sultra melaksanakan dialog bersama PT Gema Kreasi Perdana (GKP) serta masyakat di Roko-Roko Raya Kecamatan Wawonii Tenggara.
Kedatangan tim monitoring ini sendiri bertujuan untuk mengevaluasi terkait keberadaan PT GKP serta mengambil data tingkat penerimaan masyarakat terhadap perusahaan tambang nikel tersebut.
Menanggapi pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Konkep, Jaswan mengingatkan, kejadian banjir yang terjadi di beberapa daerah di Sultra belakangan ini akibat dari aktivitas pertambangan.
Olehnya itu, ia berharap agar pertambangan nikel di Pulau Kelapa Wawonii tidak diberikan ruang untuk melakukan aktivitas eksploitasi.
BACA JUGA :
- PT GKP Kembali Berproduksi Dengan Harapan Dorong Perekonomian Daerah
- Biodiversitas Pulau Wawonii Terjaga, Sektor Swasta Ambil Peran Penting
- Pertambangan di Pulau Kecil Diperbolehkan Ditambang, Angin Segar Buat Masyarakat Wawonii
- DPR RI dan Pemerintah: Pulau Kecil Diperbolehkan Untuk Ditambang
- Pemkab Konkep Apresiasi PT GKP Gelar Reklamasi Pasca Penambangan
- Kukuhkan Forum UMKM Konawe Kepulauan, Abdul Hakim : Kita Optimalkan SDA Lokal
“Tidak menutup kemungkinan banjir itu juga akan menimpa daerah yang kita cintai Wawonii ketika tambang itu beroperasi,” ujar Jaswan saat dihubungi via seluler, Jumat (21/6/2019).
Jaswan juga meminta kepada Bupati Konkep, Amrullah agar tegas dalam mengambil sikap. Karena menurutnya, meski wewenang izin tambang tersebut berada di ranah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, namun sikap tegas dari Bupati sebagai orang nomor satu di daerah harus terlihat.
“Walau izin itu adanya di Pemprov tapi Bupati Konkep juga harus ada sikap tegas,” pungkasnya. (A)
