Reporter: Jul Awal
Editor: La Ode Adnan Irham
LAWORO – Aliansi Masyarakat Katela (AML) Desa Katela, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sultra, menggelar demontrasi di Kantor Bupati Muna Barat, Senin (2/12/2019).
Massa menuntut salah satu calon kades, Ahmad Rera dibatalkan karena dianggap memalsukan dokumen syarat pencalonannya.
Dalam tuntutannya AML mendesak panitia pilkades Katela, konsisten terhadap keputusannya untuk tidak mengikutsertakan Ahmad Rera sebagai cakedes.
“Kami menuntut pihak panitia tingkat desa dan kabupaten agar membatalkan pencalonan cakades Ahmad Rera di desa Katela, karena diduga memalsukan dokumen ijazah,” kata salah satu orator aksi, Laode Rafiudin di depan kantor bupati.
Menanggapi hal itu, Panitia Pemilihan Kades tingkat kabupaten melakukan pertemuan dengan pihak perwakilan pendemo di kantor Satpol PP Mubar.
Dalam pertemuan itu massa diminta melapor ke pihak berwewenang jika keberatan dengan pelaksanaan Pilkades.
Baca Juga :
- GERAK-SULTRA Bakal Kawal Penertiban Aset Pemprov Sultra, 800 Temuan BPK RI Jangan Dibiarkan Mengendap
- HMI Untuk Bangsa atau Sekedar Untuk Gerbong?
- Kapolda Sultra Buka Ruang Kritik Pers, Dorong Pemberitaan Akurat untuk Jaga Kamtibmas
- Direktur Penyidikan Jampidsus Dikonfirmasi Penindakan Hukum Terkait Sanksi Satgas PKH Rp2,19 Triliun terhadap Istri Gubernur Sultra ASR Belum Merespons
- Perubahan APBD 2026 Sultra Fokus Perkuat Pelayanan Dasar dan Pembangunan Daerah
- Kejati Sultra Akui Geledah Rumah Direktur PT WNN Hasil Tambang Nikel di Kolaka, LMP Desak Bongkar Hasil Penyitaan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Muna Barat, Laode Andi Muna mengatakan, panitia tidak bisa membatalkan pencalonan Ahmad Rera di Desa Katela. Pasalnya yang bersangkutan punya hak dipilih dan memilih.
“Ada ranah lembaga hukum yang bisa memproses itu, proses pemilihan kades tetap berjalan sesuai tahapan, kita tidak bisa membatalkan haknya sebagai warga negara,” tuturnya.
Kepala BPMD Mubar, Laode Tibolo juga angkat bicara, menurutnya jika ada pihak yang keberatan, dapat menggugat, namun tahapan tetap berjalan sesuai aturan.
“Proses sudah berjalan, jika ada yang pihak menggugat atau keberatan dipersilahkan menggugat, proses tidak bisa dihentikan,” ungkap Tibolo. (B)
