Reporter : Hasrun
Editor : Kang Upi
RUMBIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana Sulawesi Tenggara (Sultra) berencana membuka perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Oktober dan September 2019 mendatang.
Berbeda dengan perekrutan di tahun 2018 lalu, pada tahun ini formasi guru dan tenaga kesehatan tidak masuk dalam kuota prioritas untuk pegawai yang dibutuhkan Pemda Bombana.
Diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Bombana Rusman Idja, bahwa pada tahun 2018 lalu perekrutan CPNS seluruhnya adalah formasi guru dan tenaga kesehatan.
“Penerimaan CPNS 2018 yang lalu di Bombana, semuanya guru dan kesehatan tidak ada campurannya,” ungkap Rusman di ruang kerjanya, Selasa (9/7/2019).
Sedangkan untuk saat ini, kata Rusman, Pemkab Bombana membutuhkan tenga fungsional auditor dan tenaga teknik pengadaan, serta tenaga komputer dari berbagai disiplin ilmu.
Baca Juga :
- Opini : Ketika Tambang Memanas, Saatnya Polisi Hadir Bersama Masyarakat
- 50 TAMBANG NIKEL KENA POTENSI DENDA Rp80,19 TRILIUN, CERI: Berapa Yang Masuk KAS Negara? BAGAIMANA DENGAN PERUSAHAAN YANG DIKAITKAN ISTRI GUBERNUR SULTRA ASR?
- RESMI: Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Mutasi 88 Pati-Pamen, 14 PJU Mabes & 19 Kapolda Berganti
- BREAKING NEWS – JADWAL PEMAKAMAN, Jenazah Almarhumah Ibu Dessy Indah Rachmat
- BREAKING NEWS: Kapolri Mutasi Besar-Besaran, 3 Kapolda di Sulawesi Berganti – Kapolda Sultra Tetap
- INNALILLAHI WAINNAILAIHI RAJIUN, Ketua Pengprov IPSI Sultra, Ibu Dessy Indah Rachmat Berpulang
Para pegawai dibidang tersebut dibutuhkan, lanjutnya, salah satunya yakni untuk mengambangkan sistim jaringan informasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Bombana.
Namun untuk jumlah kuotanya, Rusman belum menyebutkan baik kuota PPK maupun CPNS yang akan diusulkan oleh Pemerintah Bombana pada rekrutmen PPPK dan CPNS tahun 2019 nanti.
“Berapa jumlah kuota, itu berpulang kepada daerah, berapa kemampuan anggaranya. Nanti berapa kita butuhkan, kita liat kemampuan keuangan daerah, CPNS yang lalu saja belum Prajabatan,” pungkasnya. (A)
