BOMBANADaerah

Dewan Bombana Heran Banyak OPD Data BLT

214
×

Dewan Bombana Heran Banyak OPD Data BLT

Sebarkan artikel ini
Suasana rapat bersama DPRD dan Pemda Bombana. Foto: Hasrun/Mediakendari.com

Reporter: Hasrun / Editor: La Ode Adnan Irham

RUMBIA – Wakil Ketua DPRD Bombana, Iskandar mangaku heran banyak Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Bombana melakukan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga terdampak Covid-19.

Padahal kata Iskandar, semua warga dari segala sektor, mulai dari petani, nelayan dan warga miskin lainnya sudah didata masing-masing desa atau kelurahannya.

“Ini BLT sebenarnya ada apa, kenapa semua berlomba-lomba, kita jadi bingung, ini harus dijelaskan,” ujar Iskandar saat rapat bersama Satgas Covid-19 Bombana di alua rapat dewan, Senin 4 Mei 2020.

Ia menuturkan, beberapa waktu lalu dirinya berdiskusi bersama fasilitator pendamping tenaga ahli pemberdayaan desa, mengenai BLT yang disasar oleh dana desa (DD) saat pandemi Covid -19.

“Mereka mengatakan BLT yang di sasar DD yakni, non kartu prakeja, non PKH Non BTNP non bansos dari kemensos,” ujarnya.

Katanya Iskandar lagi, dari 122 desa dengan berbagai macam bantuan pemerintah, harusnya sudah dapat terintegrasi di desa, tanpa membutuhkan intervensi pemerintah kabupaten.

“Sehingga yang menjadi beban kabupaten yakni, non PKH di kelurahan, non kemensos dan non bantuan lainnya. Pada akhirnya semua rakyat Bombana akan merata dapat bantuan. Beban kita kita juga bisa lebih kecil, dengan begitu kita bisa siapkan kebutuhan yang lebih besar seperti karantina wilayah,” jelasnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Bombana, Man Arfa mengatakan, Satgas Bombana sudah memberikan penugasan masing-masing instansi yang terlibat dalam penanganan Covid-19.

Menurutnya, setiap lini sektor yang membidangi dibutuhkan data dari mereka, sebagai bahan kompirasi dalam verifikasi data. Misal, untuk hotel dan restoran dan rumah makan yang tidak berfungsi lagi mereka diminta untuk didata oleh Dinas Pariwisata.

Kemudian, Dinas Perhubungan ditugaskan untuk semua Anak Buah Kapal (ABK) yang tidak jalan juga diminta datanya.

“Supaya kita kompirasi kita akan verifikasi setajam mungkin. Kita ambil datanya dari pariwisata dan perhubungan. Data yang masuk di PKH otomatis akan keluar,” pungkasnya.

You cannot copy content of this page