KENDARI, MEDIAKENDARI.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar memaksimalkan serapan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan TKDD.
Kepala Pelaksana Kantor wilayah (Kanwil) Perbendaharaan Sultra, Syaiful mengungkapkan untuk serapan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan TKDD terus dimaksimalkan agar segera dibelanjakan sesuai ketentuan.
“Percepatan belanja pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Transfer ke Daerah Dana Desa (TKDD) diarahkan untuk meredam gejolak yang ditimbulkan dari tantangan inflasi,” ungkap Syaiful Kamis, 20 Oktober 2022.
Baca Juga : Masyarakat Bisa Berpeluang Dapatkan Pekerjaan Melalui Open House Vokasi 2022
Pemanfaatan APBN dan TKDD ini dengan optimal dapat melindungi masyarakat dari tekanan kenaikan harga dan ancaman kemiskinan yang lebih dalam.
“Alokasi APBN yang tersedia tentu tidak cukup memadai untuk melakukan intervensi dampak inflasi, sehingga perlu sinergi dengan berbagai stakeholder terkait untuk menjaga pemulihan ekonomi,” bebernya.
Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah daerah diminta untuk menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober 2022 hingga Desember 2022.
“Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor transportasi,” pungkasnya.
Reporter: Sardin.D
