Redaksi
KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, enggan mengomentari terkait kasus dugaan desa fiktif di Kabupaten Konawe, yang saat ini sedang ditangani Polda Sultra.
Ali Mazi bilang, terkait masalah itu, biarkan penyidik Polda yang melakukan penyelidikan.
“Saya tidak mau komentari. Itu haknya penyidik Polda,” kata Ali Mazi saat ditemui digedung DPRD Sultra, Senin (19/8/2019).
BACA JUGA :
- Humas PT Tiran Enggan Klarifikasi Sanksi Satgas PKH, GERAK Sultra Minta Menteri Amran Evaluasi Kinerja Lapili
- CBD Konawe Utara Belum Difungsikan, Sejumlah Bagian Bangunan Rusak, GERAK-SULTRA Desak Kejati Turun
- Kembalikan Kerugian Negara dari Tata Kelola Tambang Nikel, GERAK SULTRA Minta Kejagung Tak Tebang Pilih Tangani PT CNI dan PT TMS
- Usai Pengembalian Rp401,6 Miliar, Kejagung Periksa 4 Saksi BUMN dalam Kasus Nikel PT CNI
- Upacara Haornas 2026 di Polda Sultra, Pesan Menpora: Olahraga Pemersatu Bangsa
Ali Mazi menyerahkan sepenuhnya terkait kasus tersebut ke Polda. “Ya biar mereka (Polda Sultra) ajalah,” singkatnya.
Sebelumnya, Polda Sultra menegaskan akan tetap melanjutkan kasus dugaan desa fiktif di Kabupaten Konawe.
“Saya tidak akan hentikan kasus itu, kasusnya saya pastikan berlanjut,” tegas Kapolda Sultra, Brigjen Pol Iriyanto, pekan lalu.
Kapolda juga mengatakan bahwa pihaknya meminta bantuan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit. “Kita sudah kirim surat ke KPK, meminta untuk membantu mengaudit. Kami juga di backup oleh Bareskrim,” katanya.
Iriyanto juga meminta dukungan moril terhadap masyarakat Sultra, khususnya Konawe untuk menyeleseikan kasus tersebut. “Saya minta dukungan moril, agar segera menyeleseikan kasus ini,” pungkasnya.
