KENDARI – Warga Sulawesi Tenggara (Sultra) penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) patut bergembira pasalnya BNPT dari kementerian sosial (kemensos) segera dicairkan di akhir tahun 2021. Padahal sebelumnya sempat beredar isu di tengah masyarakat kalau semua bantuan sosial dari pemerintah telah dihentikan sejak Juni 2021.
Bantuan BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai yang di berikan langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut diperuntukkan pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
Kepala Seksi Indetifiiasi dan Penguatan Kapasitas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Juliana mengatakan penerimaan bantuan BPNT akan direaliasikan selama enam bulan dan berakhir di Desember 2021
“Tapi kemungkinan nanti cairnya langsung dikasih satu kali, karena sekarang sudah bulan November sedangkan program ini hanya sampai akhir tahun dan berlangsung selama enam bulan lamanya,” ujarnya, 10 November 2021
Selain itu, diketahui jumlah nominal bantuan BPNT yang akan diterima oleh masyarakat dalam bentuk non tunai sebesar Rp200 ribu/bulan/kk, sehingga total selama enam bulan sebesar Rp1 juta 200 ribu
Kasi Pendampingan, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Sultra Sulaiman Tangka menambahkan dalam penyaluran penerimaannya sama dengan bantuan yang lainnya
“Dari bank ke pendamping, pendamping ke kecamatan, kecamatan ke kelurahan, kemudian ke KPM yang akan dihubungi oleh pihak kelurahan untuk dikumpulkan dan disalurkan,” tuturnya
Terkait waktu, Sulaiman juga mengungkapkan bahwa belum ada informasi pasti terkait pencairan bantuan BPNT di bulan dan tanggal berapa, pastinya semua pihak yang bertanggung jawab di dalam program tersebut mengenjot agar di November bantuan tersebut bisa segera cair
“Sebenarnya proses bantuan ini untuk penerimaan bantuan BST kemarin, tapi modelnya di ubah dalam bentuk non tunai dan buat nama-nama penerima bantuan BST kemarin belum tentu dapat juga di bantuan BPNT ini, karena nama-nama penerima nanti akan dikeluarkan langsung dari kementerian dengan dilakukannya penyaringan, mana yang layak dan mana yang tidak,” pungkasnya.
Penulis : Muhammad Ismail
