KENDARI, MEDIAKENDARI.COM – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulawesi Tenggara mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap aktivitas penambangan nikel yang dilakukan oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (PT SCM).
Desakan tersebut disampaikan menyusul belum terealisasinya pembangunan smelter oleh perusahaan, yang sebelumnya dikaitkan dengan komitmen hilirisasi industri mineral sebagaimana kebijakan yang dicanangkan pemerintah.
Gubernur LIRA Sultra, Jefri Rembasa, menilai bahwa potensi sumber daya alam Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, sangat besar. Namun menurutnya, nilai tambah dari hasil tambang tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh daerah lain karena proses pengolahan dilakukan di luar wilayah Sulawesi Tenggara.
“Potensi sumber daya alam Sulawesi Tenggara, terutama di Routa, sangat besar. Namun manfaat ekonominya lebih banyak dirasakan daerah lain karena pengolahan nikel dilakukan di luar daerah. Hal ini yang perlu diaudit secara menyeluruh oleh BPK RI,” ujarnya.
Jefri menjelaskan bahwa audit diperlukan untuk memastikan transparansi dalam proses produksi maupun distribusi ore nikel, termasuk untuk mengetahui sejauh mana kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah.
Selain itu, audit juga diharapkan dapat menelusuri pelaksanaan kewajiban perusahaan terkait pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral sebagai bagian dari program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.
LIRA Sultra juga mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap izin usaha pertambangan apabila kewajiban hilirisasi yang menjadi bagian dari kebijakan nasional tersebut tidak dijalankan oleh perusahaan.
Menurutnya, pembangunan smelter memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil.
“Jika aktivitas pertambangan lebih banyak memberikan keuntungan bagi wilayah lain, maka tentu perlu ada evaluasi secara serius. Daerah penghasil seharusnya juga memperoleh manfaat yang adil dari pengelolaan sumber daya alamnya,” tegasnya.
(B)
Laporan: Ahmad Mubarak
