Reporter : Ardilan
Editor : Wiwid Abid Abadi
BAUBAU – Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak agar DPRD Kota Baubau menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Revisi Undang-Undang KUHP (RUU KUHP).
Permintaan penolakan itu ditunjukan ratusan mahasiswa UMB dengan melakukan aksi damai di kantor DPRD Kota Baubau, Rabu (25/9/2019).
“Kami minta agar anggota dan ketua DPRD Kota Baubau sepakat menolak revisi UU KPK dan RUU KUHP. Jika tidak, kami akan memboikot kantor DPRD,” teriak perwakilan masa aksi, Ikomang Yogi Permana Putra, dalam orasinya dikantor DPRD Kota Baubau, Rabu (25/9/2019).
Menurut dia, revisi UU KPK dan KUHP bukan solusi untuk menyelesaikan banyak persoalan yang terjadi saat ini. Dengan revisi Undang-Undang ini justru, kata dia, malah mengekang rakyat.
“Banyak problem yang harus diselesaikan bukan justru merevisi undang-undang yang mengekang rakyat,” imbuhnya.
Baca Juga:
- Warga Morombo Tagih Komitmen Kesejahteraan dari PT Konawe Nikel Nusantara
- Korban Dugaan Penganiayaan Minta Pendampingan KPKM Sultra
- Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Anoa 2026, Kapolres Konut Tekankan Sinergi Pengamanan Mudik
- Epson Indonesia Gelar Buka Puasa Bersama Media, Diawali Olahraga Padel
- Jelang Berbuka Puasa, Ditlantas Polda Sultra Bagikan Takjil kepada Pengguna Jalan
- BPR Bhatramas Konawe Luncurkan Operasi Pasar Murah: Bantu Masyarakat Miskin dan Tekan Inflasi
Mahasiswa yang akrab disapa Yogi ini juga menuntut agar secepatnya Sekretaris Dewan atau Ketua DPRD Baubau membuat pernyataan penolakan revisi UU KPK dan KUHP. Sebab, jika tidak, pihaknya akan kembali melakukan aksi bersama mahasiswa kampus Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) Baubau.
“Kalau mereka tidak membuat statement maka kita bersama mahasiswa Unidayan akan lakukan aksi jilid 2. Karena itu mereka harus berani buat statement,” pintanya.
Sayangnya penyampaian aspirasi ini membuat mahasiswa kecewa karena tak satu pun anggota DPRD Baubau berada berkantor. (B)
