Reporter: Basri
Editor: La Ode Adnan Irham
BATAUGA – Musrenbang tingkat Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan (Busel), di Gedung Sipanjonga Desa Lapandewa Jaya, Senin 3 Februari 2020, berlangsung alot.
Kegiatan bertema “Penguatan Kapasitas Daerah Menuju Buton Selatan Berdaya Saing” itu, justru mendapat kritikan dari anggota DPRD Busel dan sejumlah kepala desa (Kades) kepada sejumlah OPD yang hadir.
Kritikan anggota dewan dapil Lapandewa-Batuatas, Dodi Hasri yakni bermula saat masing-masing perwakilan OPD memaparkan program pembangunan yang tengah direalisasikan 2020 maupun rencana program pembangunan pada 2021 mendatang.
Salah satunya pemaparan Dinas Pertanian Busel tentang program menjadikan Lapandewa sebagai sentral bawang merah nasional, kemudian dari Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, serta dinas lainnya.
“Harusnya yang kita dengar itu pemaparan apa yang menjadi usulan dari masalah di masyarakat, bukan malah masing-masing SKPD memaparkan programnya ke depan,” ungkapnya dihadapan peserta Musrenbang.
Seharusnya kata dia, yang menjadi pembicara utama adalah kepala desa yang mengetahui kondisi dan masalah masyarakatnya, sehingga menjadi skala prioritas di desa masing masing.
” Jadi saya minta harusnya OPD itu lebih banyak menyerap aspirasi, bukan malah berbicara seperti DPR yang tebarkan janji-janjinya,” celetuknya.
Kritikan selanjutnya diutarakan Kades Lapandewa Kaindea, La Jaali. Kata dia, harusnya pemerintah kecamatan maupun OPD terkait lebih objektif melihat apa yang menjadi prioritas di setiap desa.
Sebab, usulan pihaknya terkait pembangunan pagar pengaman jalan yang diusulkannya sejak 2014 hingga saat ini belum pernah dimasukan dalam usulan prioritas kecamatan.
“Padahal pagar pengaman jalan ini adalah yang akan mengamankan semua pengguna jalan dari 6 desa ini,” katanya.
Hal yang sama dikatan pula Kades Lapandewa, Yahya. Bahkan ia mengaku tidak lagi menaruh harapan harapan dengan Musrenbang kecamatan.
Sebab, setiap usulan yang menjadi hasil keputusan bersama di Musrenbang desa, tidak satu pun dimasukan dalam skala prioritas usulan kecamatan.
“Draft usulan rencana program dari desa kami itu sejak dua tahun lalu telah kami usulkan, kemudian pas Musrenbang tahun lalu berbeda lagi yang dimasukan, hingga Musrenbang kecamatan 2020 ini justru lain lagi yang dimasukan,” kesalnya.
Lebih lanjut, pihaknya berharap agar Pemkab Busel bersama DPRD, memperhatikan dan menindaklanjuti apa yang menjadi usulan prioritas masyarakat desa yang sebelumnya belum pernah masuk dalam draft prioritas. (A)
