Reporter : Rahmat R.
Editor : Taya
KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama DPRD melakukan rapat paripurna penyusunan Rancangan Peraturan Daearah (Raperda) terkait rencana pembangunan industri di Sultra tahun 2019-2039.
Raperda ini telah mencapai kesepakatan bersama dan ketuk palu di gedung paripurna DPRD Sultra, Selasa (23/7/2019).
Dalam sambutannya, Gubernur Sultra, Ali Mazi berharap, raperda tersebut mampu menjadi penopang peningkatkan perekonomian Sultra. Ia menilai raperda tersebut disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional 2015-2035 dan kebijakan industri nasional di daerah.
Kata dia, peningkatan potensi sektor industri sebagai salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja serta pengurangan kemiskinan di Sultra.
“Kita harapkan perekonomian Sultra semakin meningkat, selain itu melalui industri ini tingkat kemiskinan Sultra menurun. Sebab dengan peningkatan industri, lapangan pekerjaan semakin meningkat, sehingga kemungkinan pengangguran lambat laun akan berkurang,” katanya.
BACA JUGA :
- JIKA GIBRAN TIDAK MEMENUHI SYARAT, APAKAH AKAN BERIMBAS KEPADA PRABOWO?
- Tujuh Tahun Tragedi Randi–Yusuf : Ketika Keadilan Belum Menemukan Titik Terang
- Tambang Nikel PT Kasmar Tiar Raya Telan Korban, M Nawir Dianiaya hingga Kritis di RS Jafar Harun
- Diduga Sedang Liputan Pembayaran Lahan, Kades Herman Rangkap Jadi Humas PT Kasmar Tiar Raya di Kolut Aniaya M Nawir Hingga Kritis
- Ber ID Card Warta Global, Oknum Kades Mekuasseng Diduga Aniaya M Nawir Hingga Tak Sadar Diri di RS Jafar Harun Kolut
- Turnamen Futsal SD 84 Kendari Cup 1 Jadi Ajang Pencarian Bakat Atlet Cilik
“Dengan ditetapkannya perda ini, diharapkan adanya langkah-langkah koordinasi dengan kabupaten dan kota serta industri yang bertanggung jawab di bidang industri dan perdagangan di daerah,” sambung Ali Mazi.
Politisi Nasdem ini meminta instansi terkait tetap melakukan dan meningkatkan pembinaan, pengawasan serta pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perindustrian di daerah.
“Sehingga semua mampu berjalan sinergi dan pelaksanaannya optimal tanpa hambatan,” jelas pria berkacamata ini.
Ali Mazi menegaskan, kebijakan pembangunan industri ini akan diatur dalam Perda sejalan dengan pendekatan pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui Sultra Produktif yang selama ini Pemprov Sultra kumandangkan.
“Semua upaya Pemerintah ini dapat menjadi upaya penopang perekonomian Sultra. Sehingga ini dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan ekonomi masyarakat,” tukasnya. (a)
