Reporter : Rahmat R.
Editor : Taya
KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama DPRD melakukan rapat paripurna penyusunan Rancangan Peraturan Daearah (Raperda) terkait rencana pembangunan industri di Sultra tahun 2019-2039.
Raperda ini telah mencapai kesepakatan bersama dan ketuk palu di gedung paripurna DPRD Sultra, Selasa (23/7/2019).
Dalam sambutannya, Gubernur Sultra, Ali Mazi berharap, raperda tersebut mampu menjadi penopang peningkatkan perekonomian Sultra. Ia menilai raperda tersebut disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional 2015-2035 dan kebijakan industri nasional di daerah.
Kata dia, peningkatan potensi sektor industri sebagai salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja serta pengurangan kemiskinan di Sultra.
“Kita harapkan perekonomian Sultra semakin meningkat, selain itu melalui industri ini tingkat kemiskinan Sultra menurun. Sebab dengan peningkatan industri, lapangan pekerjaan semakin meningkat, sehingga kemungkinan pengangguran lambat laun akan berkurang,” katanya.
BACA JUGA :
- POLRES MASIH DIAM! Korupsi Mamin Konawe Rp 9,2 M, PPWI Sultra Minta Mabes Polri Ambil Alih, Mamin Bupati Rp 3,1 M Tak Bisa Diyakini, Humas Rp 3,7 M, Operasional Rp 2,1 M, Sewa Tenda Rp 257 Juta
- HAMBALANG MEMANAS! 10 Eks Kapolri Bertemu Prabowo, Idham Azis Absen Misterius
- Kejagung Diminta Bongkar Jaringan AK ke PT TMS Kabaena yang Diduga Terkait Keluarga Gubernur Sultra ASR
- Ketua Koperasi GMU Kolut Desak Menteri ESDM: Jangan Setujui Tambang yang Buang IUJP Lokal
- Terima SK Mandat DPD LIRA Koltim, Merlin Agri: Siap Besarkan LIRA
- Bareskrim Bantah Tito & Idham Azis Ditangkap – Infonya Tidak Benar
“Dengan ditetapkannya perda ini, diharapkan adanya langkah-langkah koordinasi dengan kabupaten dan kota serta industri yang bertanggung jawab di bidang industri dan perdagangan di daerah,” sambung Ali Mazi.
Politisi Nasdem ini meminta instansi terkait tetap melakukan dan meningkatkan pembinaan, pengawasan serta pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perindustrian di daerah.
“Sehingga semua mampu berjalan sinergi dan pelaksanaannya optimal tanpa hambatan,” jelas pria berkacamata ini.
Ali Mazi menegaskan, kebijakan pembangunan industri ini akan diatur dalam Perda sejalan dengan pendekatan pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui Sultra Produktif yang selama ini Pemprov Sultra kumandangkan.
“Semua upaya Pemerintah ini dapat menjadi upaya penopang perekonomian Sultra. Sehingga ini dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan ekonomi masyarakat,” tukasnya. (a)
