Redaksi
KENDARI – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh meminta kepada seluruh pengusaha pertambangan yang telah beroperasi di Sulawesi Tenggara untuk melibatkan perusahaan daerah. Demikian disampaikan saat ekspose satu tahun kepemimpinan Ali Mazi – Lukman (Aman) di salah satu hotel di Kendari, Kamis (5/9/2019).
“Ada 393 perusahaan tambang, kita minta mereka untuk berkantor di Sulawesi Tenggara, meski saat ini baru 26 yang berkantor,” katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Tenggara ini berharap kepada pihak perusahaan daerah khusus perbankan untuk menarik para investor baik demostik maupun asing untuk berinvestasi dengan adanya potensi sejumlah daerah di Sultra seperti tambang nikel, aspal, dan tambang lainnya.
“Kita juga minta ketika melakukan aktivitas pertambangan agar melibatkan perusahaan daerah sehingga kesejahteraan untuk rakyat dapat tercapai,” harapnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, La Ode Syarif, mengatakan, kontribusi sektor pertambangan di Sultra cukup besar, namun sayang kontribusi ke daerah sangat kecil.
Baca Juga:
- Asta Cita Jadi Payung Besar Bagi Rusmin Abdul Gani & Biben Akbar Bentuk Asosiasi Penambang UMKM serta Koperasi Indonesia, Target Ekonomi 8 Persen
- Polda Sultra Kembalikan Kendaraan Bermotor Hasil Curian Kepada Pemiliknya
- Tiga Mahasiswa Jurnalistik UHO Selesaikan Magang di MEKTV, Dosen Apresiasi Kesempatan Belajar
- JANGAN BILANG MANDEK, SETELAH DIDESAK, Polres Konawe Buka Suara : Sudah Terima Audit Inspektorat, Mamin Rp 9,2 M Segera Naik Penyidikan, 2 Bupati Konawe Diduga Terlibat?
- Wakapolres Konsel Hadiri Pelantikan 29 Kepala Desa Hasil Pilkades dan PAW Tahun 2026
- DANA INSENTIF PEGAWAI DIMAKAN? Jaksa Kejari Konawe Tahan Dua Pejabat Disnakertrans, Berkas P-21 Langsung Tahap II
“Tambang kita itu besar, tetapi pada saat yang sama, kontribusinya terhadap APBD Sultra, menurut Kepala Dinas ESDM kurang dari 15 persen,” katanya kepada wartawan di Kendari, Senin (24/6/2019).
Berdasarkan data yang dihimpun KPK dari 43 Wajib pajak IUP Pertambangan yang aktif, hanya 29 yang membayar Pajak Pengahasilan (PPH).
